Cek Fakta
Badan perencanaan daerah (Bapeda) Provinsi Papua optimistis program pembangunan 13.000 rumah layak huni menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) akan terealisasi hingga 2018.
"Perhatian Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap terciptanya lingkungan yang sehat dan layak, khususnya untuk orang asli Papua mendorong beliau memprioritaskan penyediaan rumah layak huni sebagai program pembangunan pemerintah daerah yang didanai melalui dana Otsus," kata Kepala Bapeda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad di Kota Jayapura, Rabu (29/6/2016).
Ia menegaskan bahwa belasan ribu rumah layak huni itu akan dikhususkan kepada orang asli Papua dengan menggunakan dana Otsus secara bertahap hingga selesai pada 2018.
"Sejak menjabat Gubernur Papua April 2013, pembangunan perumahan bagi rakyat Papua, khususnya untuk orang asli Papua menjadi salah satu program prioritas. Ditargetkan sampai 2018 akan dibangun 13 ribu rumah layak huni yang disebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua," katanya.
Sebagai program prioritas yang ditargetkan dengan indikator pencapaian program yang terukur, yakni terbangunnya 13 ribu rumah layak huni, maka setiap kabupaten/kota diwajibkan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar setiap tahun dari 80 persen dana Otsus yang diterima.
"Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung program pembangunan rumah layak huni ini. Pada 2014 kami alokasikan Rp60 miliar, 2015 sebesar Rp100 miliar dan 2016 dialokasikan Rp160 miliar. Jadi ini program yang bersinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Lebih lanjut, Mu'saad mengatakan Gubernur Lukas Enembe melihat bahwa program perumahan layak huni ini adalah program prioritas dan sangat vital bagi pembentukan keluarga sehat dan generasi emas Papua, karena rumah yang dibangun memenuhi standar kesehatan, seperti sanitasi yang baik, MCK-nya tersedia dan baik serta sirkulasi udara yang mencukupi.
"Bapak gubernur pernah menyampaikan kepada saya bahwa program perumahan layak huni ini sangat penting untuk membentuk generasi sehat Papua. Jika lingkungan perumahan memenuhi standar kesehatan, saya pikir kita bisa membentuk generasi sehat dan cerdas untuk masa depan Papua. Tentunya juga didukung oleh sektor pendidikan yang baik. Jadi semua sektor sebenarnya saling mendukung," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong agar program tersebut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
"Sampai saat ini telah dibangun kurang lebih enam ribu rumah layak huni yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua. Kami optimis program pembangunan 13.000 rumah layak huni melalui dana Otsus hingga 2018 dapat terealisasi," katanya.
Agar program lebih tepat sasaran, Mu'saad mengatakan pihaknya sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur hal-hal berkaitan dengan program perumahan layak huni ini.
"Termasuk jika pengadaannya melalui pihak ketiga seperti apa dan jika melalui program padat karya seperti apa? Itu sedang kami finalisasi. Harapannya pemerintah kabupaten/kota segera mendukung program mulia ini," katanya. (Antara)
