Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan program tersebut antara lain masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki modal untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya,
tidak memiliki kapasitas teknis sehingga tidak dapat meningkatkan mutu produksinya, tidak tahu kemana harus memasarkan produknya sehingga sulit untuk berkembang dan diketahui masyarakat luas,
tidak tahu bagaimana mengelola uangnya dengan baik untuk keperluan di tabung, diinvestasikan dengan baik di lembaga jasa keuangan formal maupun untuk membeli proteksi dalam bentuk asuransi. "Banyak pula masyarakat di Provinsi Bali ini yang telah menjadi korban investasi bodong," ujar Kusumaningtuti.
Tingkat literasi dan inklusi keuangan UMKM hanya mencapai 15,7 persen dan 53,3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 21,8 persen (Literasi) dan 59,7 persen (Inklusi Keuangan). Penyaluran pembiayaan/kredit UMKM per April 2016 hanya sebesar 18,12 persen dari total penyaluran kredit nasional, atau hanya sebesar Rp745 triliun. Khusus untuk Provinsi Bali, penyaluran kredit UMKM per April 2016 hanya tercatat sebesar Rp 27,7 triliun.
Adapun tingkat kemiskinan Provinsi Bali Per September 2015 sebesar 5,25 persen, meningkat 0,49 persen dibandingkan posisi September 2014 yang sebesar 4,76 persen. Jumlah angkatan kerja per Februari 2016 yang mencapai sekitar 2,38 juta jiwa dengan tingkat pengangguran sekitar 2,12 persen. Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal dan bekerja sendiri sebanyak 1,5 juta penduduk, atau sekitar 37,6 persen dari total penduduk Provinsi Bali.
"Dengan adanya TPAKD di Provinsi Bali, diharapkan masyarakat, khususnya UMKM di Provinsi Bali, dapat mengakses sektor jasa keuangan dengan mudah, memberikan kesempatan kepada lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi Bali untuk memasarkan dan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM, dan memberdayakan ekonomi masyarakat dan UMKM di Bali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan di Bali," tutup Kusumaningtuti.