Jokowi: Proyek 35 Ribu MW Prioritas Daerah Kekurangan Pasokan

Rabu, 22 Juni 2016 | 15:54 WIB
Jokowi: Proyek 35 Ribu MW Prioritas Daerah Kekurangan Pasokan
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Jubir Kepresidenan Johan Budi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/6). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Jokowi juga berharap agar pihak swasta dapat lebih berperan serta dalam proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, utamanya yang terkait dengan penggunaan energi baru yang terbarukan. Dia menilai penggunaan energi baru yang terbarukan tersebut dapat meningkatkan kapasitas potensi pembangkit listrik yang cukup besar.

"Kemudian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya melihat agar swasta diberikan peran yang lebih. Terutama yang berkaitan dengan potensi energi baru yang terbarukan. Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro juga berikan prioritas," ujar dia.

Adapun terkait dengan penerapan subsidi listrik, dia ingin memastikan bagi warganya yang tidak mampu untuk benar-benar memperoleh subsidi tersebut. Oleh karenanya, Jokowi meminta data-data terkait subsidi untuk divalidasi dengan baik sehingga tidak terjadi perbedaan data.

"Terkait subsidi, tolong dikalkulasi dengan hati-hati. Cermat dalam menghitung dan cermat dalam penerapannya sehingga subsidi akan tepat sasaran. Terutama bagi yang tidak mampu, yang miskin, ini harus benar-benar dipastikan agar mereka mendapatkan subsidi itu," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini berharap dengan adanya percepatan penyelesaian program pembangunan listrik 35.000 MW dan penerapan subsidi listrik yang tepat sasaran pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Saya ingin tegaskan sekali lagi, bahwa subsidi harus tepat sasaran dan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35.000 MW‎ sehingga manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas," kata Jokowi.

‎Hadir dalam rapat terbatas, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dan beberapa anggota Kabinet Kerja lainnya.

REKOMENDASI

TERKINI