Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri agar prioritas pembangunan proyek listrik 35 ribu MW dapat diarahkan ke daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik.
"Saya sudah melihat kondisi di lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan kita di beberapa provinsi, baik di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, dan Bali. Melalui kunjungan itu, saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan, berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35 ribu MW dan penerapan subsidi listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Jokowi menambahkan pembangunan dapat dilakukan, baik menggunakan mobile power plant maupun marine vessel power plant.
Terkait dengan daerah-daerah yang tidak memiliki masalah pasokan listrik, Jokowi meminta dilakukan kalkulasi kembali terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang ada, serta permintaan dari masyarakat dan industri.
"Kemudian untuk daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan kepada konversi ke energi baru terbarukan," ujar dia.
Sama halnya dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan tol yang mangkrak, Jokowi juga berkomitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang telah terhenti selama bertahun-tahun, seperti di Kalimantan Barat yang sudah berhenti sekitar tujuh, delapan tahun dan menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun.
“Di Gorontalo misalnya yang sudah dibangun sejak 2007 berarti sudah delapan tahun, 2 x 25 MW juga baru 47 persen berhenti,” tutur dia.
Namun demikian, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu terkait apakah proyek yang mangkrak tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.
"Ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa. Ini uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu saja perlu ada sebuah cut off terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas," kata dia.
Libatkan swasta dalam pembangunan pembangkit listrik
