Cek Fakta
Peneliti Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno Salamudin Daeng mengkritik keras kebijakan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2016 Tentang Asing Dapat Memiliki hak Milik atas rumah sama dengan pribumi. Kebijakan ini dinilai akan mendorong harga rumah semakin meroket.
Permen tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. "Melalui peraturan ini juga diberikan keistimewaan kepada orang asing sehingga hak atas rumahnya setara dengan hak milik karena property tersebut dapat dijadikan jaminan utang dan dapat diwariskan," kata Salamudin dalam keterangan resmi, Senin (20/6/2016).
Sebaliknya, peratuturan ini akan mendorong naiknya harga rumah sehingga semakin tidak terjangkau oleh buruh. "Padahal disaat yang bersamaan, kini para buruh dipaksa untuk membayar tabungan wajib perumahan (TAPERA)," ujar Salamudin.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akhirnya mengeluarkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
Pemerintah berdalih aturan kepemilikan hunian bagi orang asing dikeluarkan untuk mendorong iklim investasi di Indonesia. Menurut Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, selama ini investor asing membutuhkan fasilitas perumahan untuk mendukung bisnis mereka di Indonesia.
Kepemilikan dapat berupa rumah tunggal ataupun rumah susun dan hanya bisa diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia.
Selain itu, pembelian hanya berlaku untuk pembelian baru langsung dari pengembang atau pemilik tanah, bukan pembelian dari tangan kedua.
Pemerintah juga mengatur harga minimal hunian yang dapat dimiliki orang asing yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Harga minimal mengacu pada harga tertinggi dari wilayah tersebut
