Infografis
Masih teringat betul ketika seruan "Jalesveva Jayamahe" disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR, 20 Oktober 2014. Seruan yang dapat diartikan sebagai "di lautan kita jaya" tersebut menjadi pegangan Presiden Jokowi hingga kini.
Siang ini, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas kabinet kerja yang membahas tentang kebijakan pembangunan kelautan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/6/2016). Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nastution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Badan Keamanan Laut Ari Soedewo, dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya.
Dalam pengantarnya, Presiden mengungkapkan kepada para anggota kabinet kerja bahwa saat ini ialah saat di mana seharusnya pemerintah mempercepat pembangunan di lautan Indonesia. Karena menurut Presiden, Indonesia yang 70 persen, 2/3 bagian wilayahnya berupa lautan akan menjadi sebuah negara yang besar bila mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar.
"Sudah sering saya sampaikan, kita meyakini bahwa masa depan kita ada di laut. Kita bisa menjadi negara besar kalau kita mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar," terang Presiden membuka rapat terbatas kali ini.
Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi kita. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden, Jepang mampu menyumbang 48,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nya atau setara dengan 17.500 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) hanya dari sektor ekonomi kelautannya. Sementara Thailand, yang garis pantainya hanya sepanjang 2.800 km, ekonomi kelautannya mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar Dolar AS.
"Indonesia dengan luas wilayah lautnya yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautana terhadap PDB nasional kita masih di bawah 30 persen. Dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah 1,2 triliun Dolar AS per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang," tambahnya.
Hal tersebut dapat diartikan dengan belum maksimalnya potensi laut Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan kepada para menterinya untuk semakin mengkonsolidasikan segala kebijakan pembangunan kelautan Indonesia agar dapat semakin memaksimalkan potensi tersebut.
"Sehingga program-program pembangunan sektor kelautan tersebut harus kita lakukan dengan lebih terarah, lebih tepat sasaran, dan saya ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada," ucap Presiden.
Menutup pengantarnya, Presiden Joko Widodo memberikan penegasan bahwa kebijakan tersebut nantinya harus dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan Indonesia dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Saya tegaskan di sini bahwa kebijakan pembangunan kelautan ini nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan kita. Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita," tutupnya.
