Jokowi: Biaya Pembangunan PLTGU Pesanggaran Rp2 Triliun

Adhitya Himawan Suara.Com
Sabtu, 11 Juni 2016 | 15:00 WIB
Jokowi: Biaya Pembangunan PLTGU Pesanggaran Rp2 Triliun
Presiden Jokowi beserta sejumlah pejabat negara meninjau Proyek PLTGU Pesanggaran, Bali, Sabtu (11/6/2016). [Antara}
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Presiden Joko Widodo meninjau konversi sumber tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Pesanggaran dan berkunjung ke kapal penyimpanan LNG di Pelabuhan Benoa pada Sabtu siang (11/6/2016).

"Awal Juni kemarin selesai. Ini mengganti dari yang sebelumnya diesel dipindah ke gas dan ini 'storage'-nya di sini yang cair kemudian diganti di sana gas dan gas masuk ke pembangkit listrik tadi," kata Jokowi ditemui di Pelabuhan Benoa, Bali.

Proyek ini dapat menghemat biaya operasional PLN hingga Rp60 miliar.

Menurut Jokowi, pengalihan sumber tenaga dari diesel menjadi LNG dapat memberikan efisiensi yang besar bagi biaya maupun lingkungan.

Pemerintah, ujar Presiden Jokowi, akan mempertimbangkan pengalihan penggunaan bahan bakar diesel dengan LNG jika operasional PLTGU Pesanggaran berjalan baik.

"Sangat efisien, ini memang kita lihat kalau nanti ini baik, saya kira yang diesel yang di pulau-pulau itu satu persatu akan kita pindahkan, kita transfer ke gas," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ketika meninjau kapal LNG yang menyimpan dan menyalurkan gas kepada PLTGU Pesanggaran, Presiden Jokowi menyatakan apresiasinya karena fasilitas tersebut dikerjakan oleh sejumlah insinyur lulusan perguruan tinggi dalam negeri.

Kapal LNG tersebut dikerjakan bersama oleh tiga BUMN, yaitu Pelindo, PLN dan Pertamina.

Menurut Jokowi, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun PLTGU Pesanggaran sebesar Rp2 triliun.

Kendati demikian, Jokowi menjelaskan, biaya penggunaan PLTGU dan kapal penyalur gas masih lebih mahal ketimbang menggunakan sumber batubara.

Presiden Jokowi menjelaskan seluruh kalkulasi terkait biaya penggunaan PLTGU akan dihitung oleh PLN.

"Pertama kita ingin mempercepat, yang kedua masalah biaya kita lihat agar lebih efisien dan yang ketiga juga masalah energi baru terbarukan juga menjadi catatan," kata mantan Walikota Solo tersebut.

Dalam tinjauan tersebut, Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut PLN Sofyan Basir. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI