Infografis
Belanja modal pemerintah di sektor riil untuk tahun 2016 semakin kencang. Aliran dana ini diharapkan menstimulus bergeraknya roda ekonomi dunia usaha swasta.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 23 Mei 2016, realisasi belanja modal pemerintah sudah mencapai Rp24 triliun. Jumlah ini setara dengan 11,9 persen dari total plafon belanja modal pemerintah dalam APBN 2016 yang sebesar Rp201,6 triliun. Penyerapan belanja modal ini tumbuh lebih dari 50 persen jika dibandingkan realisasi belanja modal akhir Mei 2015 yang mencapai Rp13,9 triliun dan akhir Mei 2014 yang mencapai Rp20,4 triliun.
Sayangnya, tren melesatnya realisasi belanja modal pemerintah ternyata tak diikuti geliat dunia usaha swasta. Bahkan sebaliknya, investasi swasta justru semakin merosot. Ini terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2016 dimana hanya tumbuh 8,4 persen menjadi Rp4.027,1 triliun. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan Maret 2016 dimana pertumbuhan kredit masih bisa tercatat 11 persen. Tren perlambatan ini terus berlanjur di April 2016 dimana kredit perbankan hanya mencapai Rp4.036,3 triliun atau tumbuh 7,7 persen dibanding April 2015.
Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhammad Doddy Arifianto menilai banyak realisasi belanja pemerintah, terutama untuk megaproyek infrastruktur memperoleh sumber pendanaan melalui berbagai resources seperti skema public private partnership (PPP), pinjaman dari lembaga donor internasional dll. Sehingga pendanaan untuk proyek infrastruktur pemerintah tidak melulu mengandalkan permintaan kredit dari industri perbankan dalam negeri.
"Disisi lain, daya beli masyarakat Indonesia memang sedang lemah. Ini perlu waktu untuk meningkatkannya. Sementara ekonomi global juga lesu sehingga kinerja ekspor juga tidak bisa maksimal. Saya kira inilah yang membuat dunia usaha lebih banyak menunggu meskipun dibanyak daerah di Indonesia, proyek infrastruktur sudah mulai dikerjakan," kata Doddy saat dihubungi, Sabtu (11/6/2016).
