Bahas Smart City, BI Undang Menteri, Ahok dan Wali Kota Makassar

Kamis, 02 Juni 2016 | 13:39 WIB
Bahas Smart City, BI Undang Menteri, Ahok dan Wali Kota Makassar
Rapat yang mengusung tema
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Bank Indonesia (BI) hari ini menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna membahas bagaimana cara meningkatkan daya saing sebuah daerah ke arah "smart city" di seluruh daerah di Indonesia.

Rapat yang mengusung tema "Peningkatan Daya Saing Kawasan Perkotaan sebagai Pengerak Ekonomi Regional" itu dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Bappenas Sofyan Djalil, Menkoinfo Rudiantara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Makasar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, bukan hal yang mudah untuk menjadikan sebuah daerah atau kota menjadi "smart city" jika pemerintah yang daerah bersangkutan tidak memiliki perencanaan atau "masterplan" yang jelas.

"Kita harus punya "masterplan" yang jelas terlebih dahulu jika ingin menjadikan sebuah kota menjadi "smart city" dan penggerak perekonomian. Kalau tidak, nanti tidak akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan perekononian di Indonesia," kata Agus dalam rapat yang digelar di kantor BI, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2016).

Ditambah lagi, lanjut Agus, dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mendapat bonus demografi yang sangat besar dan tidak bisa dihindari. Sehingga, dengan besarnya arus urbanisasi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar berdampak pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Urbanisasi nggak bisa dihindari, tapi kota ingin SDM nya lebih siap kaya di Singapura, manufaktur, pariwisata nggak perlu sarjananya, tapi kualitasnya. Maka dari itu, ini harus dipersiapkan agar perkotaan dapat memberikan dampak kepada perekonomian regional," tegasnya.

Seperti diketahui, tingkat urbanisasi di Indonesia hanya memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia sebesar 2 persen. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan negara seperti Filipina, Singapura atau Malaysia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI