Infografis
Pansus Freeport Indonesia DPR Papua mengadukan adanya distribusi anggaran yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan ke Komisi XI DPR. Pansus mencontohkan adanya pemotongan anggaran sebesar 1 triliun lebih anggaran infrastruktur Papua oleh Kementerian Keuangan.
Selain itu, masalah CSR PT. Freeport yang tidak jelas. Kemudian masalah pajak badan PT. Freeport sebesar 35 persen, sedangkan mandat UU menetapkan hanya 25 persen. Ada 10 persen yang tidak jelas alokasinya. Sementara, anggaran untuk penyelenggaraan PON Papua 2020 yang membutuhkan dana sekitar 10 triliun tidak mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun PT Freeport.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo mengatakan bahwa Komisi XI akan menindaklanjuti poin konsultasi dari Pansus ini.
"Kita akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah, Freeport dan Pemprov Papua dan Papua Barat untuk melakukan klarifikasi dan pembahasan masalah tersebut secara komprehensif," kata Donny dalam keterangan tertulis, Kamis (26/05/2016).
Sebagai politisi Nasdem, Donny akan meminta fraksi Partai Nasdem memperjuangkan melalui sistem yang ada, juga melalui Komisi XI untuk bergerak cepat menindaklanjuti hasil audiensi ini sehingga tidak sampai memicu disintegrasi bangsa.
"Persoalan itu jangan sampai menjadi puncak gunung es yang justru memicu disintegrasi bangsa," tegas dia.
Terkait distribusi anggaran, sambung Donny, akan disinkronisasikan anggarannya melalui rapat di komisi IX maupun di Badan Anggaran mendatang.
"Komisi XI maupun Banggar akan mengingatkan pemerintah melalui Menteri Keuangan," katanya.
