Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas masalah peningkatan pelayanan publik di bidang imigrasi, pengurusan KTP, SIM, STNK, dan BPKB di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016). Jokowi perintahkan semua kementerian dan lembaga negara segera menyelesaikannya.
"Langkah-langkah terobosan untuk peningkatan pelayanan publik di negara kita. Langkah-langkah deregulasi saya kira sudah kita lakukan, sampai saat ini sudah paket ekonomi yang ke 11, dan akan masuk sore ini yang ke 12 (paket ekonomi). Ini sebuah langkah yang sangat cepat kita lakukan," kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas.
Menurut Jokowi pelayanan publik masih banyak masalahnya, seperti tempat, kecepatan, kepastian waktu, efisiensi biaya, dan kemudahan layanan, terutama berkaitan dengan perizinan.
Jokowi mengapresiasi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah dapat memangkas proses perizinan dari yang bertahun-tahun menjadi tiga jam.
"Dan ini saya tes di beberapa pengusaha yang sudah masuk ke sana menyatakan bahwa memang sudah benar tiga jam. Dan langkah-langkah reformasi selanjutnya harus diteruskan ke tempat pelayanan publik lainnya," ujar dia.
"Yang berkaitan dengan SIM, STNK, BPKB, sama cepat, tapi perlu diperbaiki di situ. Kemudian mengurus akte kelahiran lama, dan untuk orang-orang kecil masih bermasalah. Lalu akte nikah juga, saya mau bulan depan masuk ke tempat-tempat lain. Meskipun saya sudah tahu beberapa masalah di situ apa," Jokowi menambahkan.
Jokowi meminta dilakukan reformasi birokrasi. Jangan menunda-nunda, mengingat situasi kompetisi antar negara untuk merebut investasi sedang berlangsung.
"Saya kira dari atas sampai bawah, hulu sampai hilir harus kita selesaikan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah. Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di bawah, rakyat mengenai pelayanan publik, yang berkaitan dengan pelayanan di oper sana-sini. Berbelit-belit tidak jelasnya waktu dan biaya, semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang," kata Jokowi.
