Infografis
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo akan fokus pada fokus program-program prioritas K/L yang harus dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sehingga pemerintah tidak akan menambah anggaran untuk program-program yang dinilai belum menjadi prioritas.
"Kalau APBN cukup, ya semua program prioritas bisa dibiayai negara. Tapi kalau uang APBN kurang, dipotong saja program yang urutan paling bawah. Kita juga efisienkan biaya perjalanan dinas, dan nanti dikaitkan dengan program. Ini langkah kita improve perencanaan," kata Sofyan dalam acara musyawarah rencana pembangunan nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Selain itu, ia mencontohkan seperti program perjalanan dinas. Jika perjalanan dinas tidak sesuai dengan program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah, maka anggaran perjalanan dinas tersebut akan dialihakan kepada program prioritas.
"Jadi nanti kita urutkan dulu. Kalau nggak sesuai ya di hilangkan saja. Jadi tidak memberatkan di APBNP," katanya.
Lebih lanjut, Sofyan mengatakan aka ada perubahan aturan yang akan berbeda di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, setiap daerah memiliki pola yang berbeda sehingga tidak semua aturan cocok untuk daerah yang satu dengan yang lainnya.
"Contoh aturan kriminalisasi. Ini biar pejabat tenang kalau ngambil kebijakan. Jadi jangan karena nanti ada salah prosedur mereka (pejabat) masuk penjara. Kalau gitu nanti mereka nggak berani ambil kebijakan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perbaikan di bidang Sumber Daya Manusia agar lebih kompetitif sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.
"Kemarin Presiden Jokowi dari Jerman, dari pertemuan tersebut Jerman bersedia meningkatkan SDM di Indonesia. Nanti Jerman bantu pola pelatihan buat SDM kita. Kita tidak bangun Universitas lebih banyak di tahun depan, tapi prioritasnya bangun Balai Latihan Kerja, politeknik, dan Sekolah Menengah Kejuruan," ungkap Sofyan.
