Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia akan terus bersikap tegas untuk tidak mentolerir aksi-aksi illegal fishing (pencurian ikan) di wilayah perairan Indonesia yang dipandang sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara anggota International Maritime Organization (IMO) di Gedung IMO, London, Selasa (19/4/2016).
"Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," ucap Presiden Jokowi.
Dalam konteks itulah, Indonesia memandang penting IMO, terlebih lagi IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dapat berjalan dengan baik, dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.
Peran aktif Indonesia di IMO, kata Jokowi, merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia. Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera, yang menjadi poros pelayaran dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan. "Dimana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Problem illegal fishing memang amat serius di Indonesa. Selama 2,5 bulan sejak awal tahun 2016 hingga Maret lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Polri dan TNI Angkatan Laut telah menangkap 40 kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 kapal ditenggelamkan.
Komitmen Pemerintah : Mengembalikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Di awal sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa bagi bangsa Indonesia, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik. "Kami pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut. Kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," ujar Jokowi.
Namun, Jokowi mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut. Padahal, jati diri bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa maritim, sebagai pemilik negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari air. "Air yang kaya sumber daya maritim, seperti ikan, gas, minyak dan keragaman hayati," ucap mantan Walikota Solo tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe untuk kembali ke jatidiri kami sebagai negara maritim sebagai Poros Maritim Dunia.
