Infografis
Suara.com - Para pemimpin keuangan dari negara-negara ekonomi utama Kelompok 20 (G20) pada Jumat (15/4/2016) menegaskan kembali komitmen mereka untuk menggunakan semua alat kebijakan, termasuk instrumen moneter, fiskal dan struktural, untuk menumbuhkan kepercayaan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi global.
"Risiko-risiko pelemahan dan ketidakpastian terhadap prospek global bertahan terhadap latar belakang berlanjutnya volatilitas keuangan, tantangan yang dihadapi oleh eksportir komoditas dan inflasi rendah," kata para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 dalam komunike bersama yang dikeluarkan Jumat (15/4/20106).
Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa menurunkan proyeksi untuk pertumbuhan global pada 2016 menjadi 3,2 persen, mengatakan bahwa ekonomi global tumbuh pada kecepatan lambat yang meninggalkan ekonomi dunia lebih terpapar risiko-risiko.
Dalam komunike tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 menyoroti risiko potensi keluarnya Inggris dari Uni Eropa, juga dikenal sebagai "Brexit". "Konflik geopolitik, terorisme, arus pengungsi, dan potensi guncangan keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga mempersulit lingkungan ekonomi global," kata komunike tersebut.
Kepala Bank Dunia dan IMF pada Kamis juga menekankan bahwa Brexit adalah "ketidakpastian" dan "salah satu risiko-risiko sisi penurunan yang serius" untuk ekonomi Inggris dan dunia.
Dalam rangka untuk memulihkan kepercayaan dan menopang pertumbuhan, anggota G20 mengulang janji sebelumnya untuk menggunakan semua alat kebijakan -- moneter, fiskal dan struktural, secara individual dan kolektif.
Mereka juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk menahan diri dari menggunakan kurs nilai tukar untuk keunggulan kompetitif.
"Kami menegaskan kembali komitmen nilai tukar kami sebelumnya, termasuk bahwa kami akan menahan diri dari devaluasi kompetitif dan kami tidak akan menargetkan nilai tukar kami untuk tujuan kompetitif," kata para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 dalam komunike tersebut.
Para anggota G20 juga bergerak selangkah lebih maju berjanji untuk mengekang penggelapan pajak dan pencucian uang. Dalam komunike tersebut, ekonomi G20 menyerukan negara-negara terkait, termasuk semua pusat-pusat dan yurisdiksi keuangan, berkomitmen untuk menerapkan standar tentang pertukaran informasi otomatis pada 2017 atau 2018.
Menurut komunike tersebut, anggota G20 akan mempertimbangkan "tindakan defensif" terhadap yurisdiksi non-kooperatif terhadap transparansi pajak dan bekerja dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) guna menetapkan kriteria objektif untuk mengidentifikasi yurisdiksi non-kooperatif pada pertemuan G20 Juli.
Kelompok 20 termasuk Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat serta Uni Eropa. (Antara)
