Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai terkuaknya dokumen "Panama Papers" belakangan ini membuktikan tingginya keinginan warga negera termasuk warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari pajak.
Namun, Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto sangat menyayangkan jika melihat respons pemerintah yang sampai saat ini masih acuh dan pasif lantaran tidak ada tindaklanjut hukum dan sanksi. Hal ini membuktikan adanya kemunduran dan kekalahan bangsa ini dari para pengemplang pajak.
“Banyak nama dari Indonesia yang masuk Panama Papers. Rata-rata pengusaha dan politisi. Tapi belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan nama-nama yang ada di dokumen itu. Ini bentuk kemunduran pemerintah di Indonesia,” kata Yenny di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016).
Padahal, lanjut dia, jika melihat negara lain, di Islandia, perdana Menterinya langsung mundur karena namanya tercantum dalam laporan tersebut. Berbeda dengan Indonesia, yang dimana para pejabat masih bisa memegang kekuasaannya di negeri ini.
"Artinya pemerintah di banyak negara merespons cepat dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani kasus bocornya dokumen Panama Papers. Sedangkan di Indonesia, DPR-RI justru meresponsnya dengan langkah lain yang cenderung tidak masuk akal, yaitu mempercepat pembahasan RUU Tax Amnesty," ungkapnya.
Ia pun menilai, Presiden Joko Widodo telah kecolongan karena banyak nama pejabat negara yang masuk dalam dokumen tersebut. Ia menjelaskan, hal ini lantaran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang hanya bersifat formalitas saja.
“Jadi pemerintah harusnya membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki seperti apa yang telah dilakukan negara lain. Dan jika para pejabatnya terbukti melakukan pengemplangan pajak maka mereka harus gentle untuk mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
“Ungkap nama-namanya siapa saja. Selidiki apa kesalahannya kenapa bisa namanya masuk dalam Panama Papers. Kategori kesalahannya apa, sekalian membersihkan negara ini,” ujar Yenny.