Tersandung Kasus Reklamasi, Harga Saham Agung Podomoro Land Turun

Adhitya Himawan Suara.Com
Selasa, 05 April 2016 | 10:34 WIB
Tersandung Kasus Reklamasi, Harga Saham Agung Podomoro Land Turun
Agung Podomoro [agungpodomoro.com]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kasus dugaan suap dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan pimpinan PT Agung Podomoro Land Tbk mulai menimbulkan dampak negatif. Dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin, (4/4/2016), harga saham emiten berkode APLN tersebut merosot 10 persen.

Penurunan yang menimpa harga saham APLN merupakan yang terbesar dalam perdgangan saham kemarin. Selain itu, harga saham dua emiten properti yang juga pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta juga ikut tertarik menurun. Kedua emiten tersebut adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) dan PT Intiland Development Tbk (DILD). Harga saham PJAA merosot 0,78 persen dan harga saham DILD menurun 2,55 persen. 

"Saya kira memang itu dampak dari kasus hukum reklamasi yang memang sedang ditangani aparat penegak hukum," kata Rudiyanto, pengamat pasar modal saat dihubungi Suara.com, Selasa (5/4/2016).

Mengenai berapa lama tekanan menimpa harga saham APLN, PJAA dan DILD, Rudiyanto mengaku tak bisa memastikanya. "Itu bergantung dari perkembangan penanganan kasus Reklamasi Teluk Jakarta. Cuma bagaimana secara fundamental terhadap para emiten itu, saya belum tahu karena belum menganalisisnya," tutup Rudiyanto.

APLN sendiri adalah salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Pengembang properti yang berdiri pada 30 Juli 2004 tersebut memiliki 40 anak usaha, 10 entitas dengan kepemilikan tak langsung melalui anak usaha, serta dua entitas asosiasi di bidang properti meliputi Jakarta, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar dan Medan.

Hingga 29 Februari 2016, pemegang saham adalah Indofico dengan 64,75 persen saham, Prudential Life Insurance dengan 7,36 persen saham, Agung Podomoro Land sebesar 5,54 persen saham. Terakhir pemegang saham publik sebesar 17,2 persen.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI