Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencanakan akan menerepakan pengenaan cukai bahan bakar minyak (BBM). Wacana pungutan cukai BBM sebagai upaya menggenjot pemasukan negara dan pengendalian konsumsi bahan bakar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, konsumsi BBM setiap tahunnya sulit ditekan ditambah kondisi harga minyak mentah dunia yang sedang mengalami penurunan. Dengan adanya pengenaan cukai BBM, maka masyarakat didorong untuk menggunakan energi baru terbarukan.
“Saya lihat begini, sama saja seperti di luar negeri nantinya. Kalau EBT kan nggak kena tax, kalau BBM kena tax karena menimbulkan polusi. Jadi masyarakat bisa beralih ke EBT,” katanya saat ditemui usai diskusi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016).
Menurutnya, jika tidak diterapkan aturan tersebut maka program pemerintah mendorong penggunaan EBT akan semakin sulit. Ia mencontohkan, seperti konversi BBM ke gas bumi masih sangat sulit lantaran perbedaan harga yang tidak terlalu jauh.
“Selisih harganya kan sekarang nggak terlalu jauh. Ditambah mereka (konsumen) harus investasi converter kit dulu kan. Jadi memang agak sulit kalau mendorong masyarakat untuk beralih ke gas. Kalau ada tax kita berharap konversi dari BBM bisa lebih tinggi lagi,” katanya.
Seperti diketahui, guna menyelamatkan anggaran, pemerintah semakin serius memperluas objek kena cukai baru. Kali ini, pemerintah mengkaji pengenaan barang kena cukai baru yakni BBM. Sebelum diberlakukan, kementerian keuangan pun akan melakukan diskusi dengan DPR pada awal bulan April 2016.
Sejauh ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali menolak penerapan kebijakan cukai BBM. Menurut dia, wacana pungutan cukai BBM sebagai upaya menggenjot pemasukan negara dan pengendalian konsumsi bahan bakar kurang tepat dan elegan. Dia mengatakan bahwa pajak BBM saat ini komponennya sudah banyak. Terdapat pajak pertambahan nilai (PPN), belum lagi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB). Ini membuat harga BBM di Indonesia menjadi mahal
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah, baik Kemenkeu maupun kementerian terkait lainnya, tidak menerapkan kebijakan yang makin membebani masyarakat dengan berbagai pungutan.
