Cek Fakta
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku bersyukur dan senang akhirnya Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa pembangunan kilang di Blok Masela dibangun di darat. Keputusan ini sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman.
"Soal Blok Masela saya hanya bisa bilang tiga kata, Alhamdulilah, Alhamdulilah, Alhamdulilah," kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Ia pun mengaku tidak merasa menang lantaran presiden telah memilih kajiannya yakni pembangunan kilang di darat dibandingkan kajian SKK Migas dan Sudirman Said yang pembangunan kilangnya di laut. Menurutnya, masyarakat di Maluku lah yang paling diuntungkan dengan keputusan presiden ini.
"Yang paling di untungkan dari semua ini adalah rakyat indonesia, kenapa, kalau kita cuma nyedot gas d ekspor pakai floating, dapatnya setahun hanya 2,5 miliar dolar AS," katanya.
Sebaliknya, jika kilang dibangun di darat seperti halnya di Balikpapan, Kalimantan Timur, justru dapat menciptakan pemasukan ekonomi baru bagi masyarakat yang ada disekitar kilang tersebut.
"Kalau kita bikin kota Balikpapan baru, 90 kilometer dari situ, bikin industri pupuk, industri petrokimia, setahun indonesia dapst 6,5 miliar dolar AS, dua kali dari floating manfaatnya. belum efek tidak langsung yaitu rskyat d situ bisa bikin restoran, taxi, masa d laut pake taksi, bisa macam-macam," ungkapnya.
Suara.com - Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
