JCI Jakarta Desak Ada Regulasi Bisnis Taksi yang Adil Bagi Semua

Adhitya Himawan Suara.Com
Rabu, 23 Maret 2016 | 17:20 WIB
JCI Jakarta Desak Ada Regulasi Bisnis Taksi yang Adil Bagi Semua
Ribuan sopir taksi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3). [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Aksi unjuk rasa antara supir taksi online dengan supir transaksi online seperti GrabCar, Gojek, dll yang berlangsung ricuh kemarin, (22/03), membuat warga Jakarta was- was. Bahkan, peristiwa ini juga ramai diberitakan oleh media asing.

Menyikapi hal ini, President Junior Chamber Internasional (JCI) Jakarta, M. Hadi Nainggolan mengatakan bentrok ini sebetulnya didasari oleh masalah persaingan semata. Menurut Hadi, para pengemudi taksi konvensional merasa kehadiran taksi online mengurangi pendapatan mereka dan semakin lama konsumen cenderung lebih memilih menggunakan taksi online karena harganya lebih murah.

“Pada dasarnya konsumen membutuhkan layanan transposrtasi yang praktis, nyaman, dengan harga terjangkau dan mereka menemukan layanan ideal tersebut pada transportasi online. Tapi, disisi lain, regulator masih punya tanggungjawab besar untuk mengurus taksi- taksi konvensional yang semakin tergerus zaman,” ujar Hadi, Rabu (23/3/2016).

Hadi menjelaskan perlu ada inovasi yang dilakukan oleh transportasi publik yang bukan berbasis aplikasi sehingga dapat kembali menarik minat konsumen, dan mampu bersaing secara sehat dengan aplikasi transportasi online yang semakin tumbuh subur ini.

“Transportasi umum konvensional perlu menciptakan sebuah inovasi kalau tidak mau ketinggalan dari transpotasi online. Dengan adanya inovasi akan kembali menarik minat masyarakat, selain itu bisa bersaing secara sehat sehingga tidak perlu terjadi bentrokan seperti ini. Kalu mereka (transposrtasi konvensional) tidak mau berubah, ya akan punah,” terang Hadi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI).

Sementara, lanjut Hadi, pemerintah sebagai regulator seharusnya segera mengambil sikap untuk mengatasi polemik transportasi online karena bukan tidak mungkin akan terjadi aksi yang lebih besar dan membahayakan masyarakat. “Pemerintah perlu membuat kebijakan yang berasas keadilan bagi kedua belah pihak. Kalau untuk memblokir transposrtasi online saya rasa itu bukanlah tindakan yang tepat karena akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit,” imbuhnya.

Hadi mengatakan satu- satunya jalan yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan peraturan tegas kepada penyelenggara transposrtasi online untuk mengurus kelengkapan izin, memilki badan hukum yang sah, serta taat membayar pajak, “ Dengan adanya sistem peraturan yang adil dan seimbang maka kejadian seperti ini tentu tidak akan terjadi,” pungkas Founder Graha Inspirasi tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI