Presiden Jokowi Putuskan Blok Masela Dibangun di Darat

Liberty Jemadu Suara.Com
Rabu, 23 Maret 2016 | 14:02 WIB
Presiden Jokowi Putuskan Blok Masela Dibangun di Darat
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (17/3) [Antara].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo, pada Rabu (23/3/2016), memutuskan proyek Blok Masela dibangun di darat atau onshore dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan saran yang diberikan.

Jokowi, sapaan akrab Presiden, menyampaikan keputusannya itu di Pontianak, Kalimantan Barat, usai mengujungi Entikong, kota di perbatasan dengan Malaysia.

"Ini adalah sebuah proyek jangka panjang tidak hanya 10 tahun atau 15 tahun, tapi proyek sangat panjang yang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu dari kalkulasi perhitungan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung kita putuskan dibangun di darat," kata Presiden.

Ia menyampaikan hal itu diputuskan dengan pertimbangan pertama yakni bahwa pemerintah ingin ekonomi daerah dan ekonomi nasional terimbas dari pembangunan Blok Masela.

Pertimbangan kedua yakni pembangunan wilayah atau "regional development" yang diharapkan juga terkena dampak pembangunan proyek besar Masela.

"Dan setelah keputusan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri ESDM dan SKK Migas," kata Presiden seperti dikutip Antara.

Pada kesempatan yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan bersyukur telah ada keputusan terkait pengerjaan Blok Masela.

"Kepada Presiden sudah diberikan penjelasan dan masukan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Setelah ini saya akan meneruskan keputusan ini dan menyampaikan kepada investor untuk mengkaji ulang seluruhnya," katanya.

Pihaknya akan menyampaikan kabar keputusan tersebut kepada investor melalui surat resmi dari Menteri ESDM. Proyek itu, jelas Sudirman, kemungkinan akan mengalami penundaan karena perlu dilakukannya pengkajian ulang dari semua sisi secara keseluruhan.

"Saya akan minta kepada SKK Migas agar penundaan ini tidak terlalu panjang," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI