Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli telah menyiapkan tujuh langkah pemangkas masa tunggu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Hal ini menyusul adanya permintaan Presiden Joko Widodo yang berkeinginan pemerintah kembali menekan dwelling time dari 3,6 hari menjadi 2 sampai 3 hari.
"Kita masih harus kerja keras, sektor-sektor mana untuk perbaikan, supaya bisa mencapai target dari Presiden," ujar Deputi Bidang Sumber Daya dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono, di Kantor Kemenko Maritim, Senin (14/3/2016).
Langkah pertama yang akan ditempuh Kemenko Maritim adalah deregulasi perizinan. Deregulasi peraturan inilah yang memakan waktu dwelling time paling tinggi di bagian pre clearence area. Banyak peraturan-peraturan yang membuat ruwet perizinan sudah dipangkas oleh pihaknya.
"Pak Menko (Rizal Ramli) sudah memerintahkan mengecek kembali peraturan apa yang masih bisa dihapus untuk mengurangi beban dwelling time," katanya.
Kedua, pemberitahuan impor barang dari importir, yakni surat pemberitahuan muatan kapal atau manifes kapal sebelum kapal tiba di pelabuhan.
Ketiga, jalur kereta api, yang saat ini sudah 95 persen dan akan segera rampung. Infrastuktur untuk mempercepat keluarnya barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah akan rampung dari Pelabuhan sampai ke Cikarang.
"Akhir Maret kereta api sudah bisa beroperasi normal," ungkapnya.
Langkah keempat, lanjut Agung pihaknya juga akan memperketat pengenaan denda bagi kontainer yang sudah menginap lebih dari 2 hari.
"Jadi dendanya akan dikenakan di hari ketiga. Jadi kalau lebih dari dua hari akan langsung dikenakan denda," ungkapnya.
Kelima, strategi penerapan single risk managemen dalam mengelola aktivitas pelabuhan. Semua risiko yang menghambat proses pekerjaan apapun yang ada di pelabuhan nantinya tidak hanya akan menjadi measalah masing-masing kementerian/lembaga (K/L).
Sistem ini akan melengkapi sistem yang ada sekarang yaitu Indonesia Nasional Single Window (INSW). Dengan adanya penerapan sistem tambahan tersebut, waktu bongkar muat barang di pelabuhan alias dwelling time bisa berkurang.
Solusi keenam, pihaknya akan mengusulkan mencari pelabuhan-pelabuhan selain Tanjung Priok yang bisa menampung kontainer perusahaan-perusahaan besar.
"Kita melirik ada tiga pelabuhan di Banten. Supaya beban di Tanjung Priok bisa sedikit berkurang," katanya.
Terakhir, pihaknya akan menerapkan istilah first come first serve. Kapal yang datang langsung dilayani sesuai antrian. Selama ini, kapal yang masuk ke Pelabuhan menunggu Tempat Penampungan Semantara (TPS) langganan mereka, sementara TPS yang lain banyak yang kosong.
"Kapal yang pertama datang itu yang dilayani. Itu sudah jadi peraturan utama pelabuhan di dunia," ungkap Agung.
