Infografis
Ekonom Aviliani berharap, pemerintah bisa menggunakan dana penerinaan pajak yang akan mengalami kenaikan sebesar 38 persen dibandingkan tahun lalu dapat digunakan dengan baik untuk mengetaskan kemiskinan di Indonesia.
"Saya berharap kenaikan target penerimaan pajak sebesar 38 persen tahun ini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan mengentaskan permasalahan kemiskinan. Percuma aja kalau naik tapi rakyatnya tetap miskin," kata Aviliani saat ditemui dalam diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Pasalnya, sampai hari ini Direktorat Jenderal Pajak hanya memfokuskan peserta wajib pajak yang berada di kelas menengah saja. Hal ini menurutnya justru akan menambah angka kemiskinan.
"Sekarang kelas menengah kita 100 juta orang, tapi ini sebagian rentan sekali turun kelas. Jangan sampai ada pergeseran kelas, nanti yang kalangan kaya akan turun ke kelas menengah, sedangkan menengah turun ke miskin. Ini akan memberikan dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk memastikan dana yang di transfer ke daerah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan.
Pasalnya, jika penerimaan pajak naik, maka dana transfer ke daerah akan naik juga. Sehingga pemerintah wajib memastikan dana tersebut digunakan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di daerah.
"Transfer ke daerah pasti makin lama akan naik. Tapi yang harus dipikirkan apakah ini berhasil apa nggak. Karena masih ada aja desa yang miskin. Ini menjadi isu-isu penting yang harus diperhatikan,agar masyarakat yang telah membayar pajak tidak menyesal telah membayar," katanya.
Suara.com - Dalam catatan Suara.com, mengacu data Kementerian Keuangan, kinerja penerimaan pajak negara dalam dua bulan pertama tahun 2016 masih loyo. Realiasasi penerimaan pajak Januari-Februari 2016 baru mencapai Rp122,4 triliun. Jumlah ini turun 5,4 persen dibanding Januari-Februari 2015 yang mencapai Rp130,8 triliun. Harga minyak dunia yang merosot dituding jadi penyebab karena membuat penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas untuk negara juga merosot.
Hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 menurut Kementerian Keuangan tercatat mencapai Rp 1.060 triliun. Bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, yakni Rp 1.294 triliun, maka dapat dikatakan realisasi tersebut kurang sekitar Rp 234 triliun. Namun dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 7,8 persen, penerimaan pajak nasional tahun lalu tumbuh 12 persen.
Tahun ini, dalam APBN 2016 yang telah ditetapkan, penerimaan pajak negara ditargetkan mencapai Rp1.360,1 triliun. Target tersebut terdiri dari target penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp715,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp571,7 triliun, PPh Migas mencapai Rp41,4 triliun. Ditambah target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp19,4 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp11,8 triliun.
