Infografis
Ekonom Aviliani mengatakan, pihaknya lebih setuju pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Pasalnya, kebijakan ini lebih realistis ketimbang mengharapkan perluasan basis pembayar pajak (ekstensifikasi) yang tidak bisa hanya dilakukan dalam satu tahun ke depan.
“Kita ini ekstensifikasi belum dilakukan. Jadi, memang harus ada pengampunan pajak dan orang yang mau bayar pajak baru, harus dikasih sunset policy," kata Aviliani dalam dikusi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Menurutnya, jika dua kebijakan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat, mustahil pemerintah bisa menambah penerimaan pajak.
Padahal, penerimaan pajak PPh 21 masih berpotensi untuk terus digenjot. Ini mengingat saat ini harga komoditas tidak bisa diandalkan lantaran tengah mengalami penurunan.
"Sekarang pembayar pajak yang langsung itu sekitar 25 juta orang. Padahal, sebenarnya kita sudah harus ada 50 juta orang yang bayar," kata wanita yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri tersebut.
Selain itu, menurutnya, kebijakan tax amnesty ini bisa efektif sebagai solusi untuk meningkatkan basis pembayar pajak
Pasalnya, saat ini pembayar pajak tercatat di Indonesia hanya 26,8 juta orang. Itupun yang akhirnya membayar pajak hanya sekitar 15 juta orang. Padahal, angkatan kerja mencapai 118 juta orang. Belum lagi jika dihitung kalangan penduduk kaya yang harusnya membayar pajak.
“Kenapa, karena saat ini banyak yang takut untuk lapor. Begitumereka melaporkan pajaknya, maka bisa sajahartanya habis untuk membayar denda. Bisa jadi dendanya itu lebih tinggi daripada bayar pajaknya,” ungkapnya.
Suara.com - Dalam catatan Suara.com, mengacu data Kementerian Keuangan, kinerja penerimaan pajak negara dalam dua bulan pertama tahun 2016 masih loyo. Realiasasi penerimaan pajak Januari-Februari 2016 baru mencapai Rp122,4 triliun. Jumlah ini turun 5,4 persen dibanding Januari-Februari 2015 yang mencapai Rp130,8 triliun. Harga minyak dunia yang merosot dituding jadi penyebab karena membuat penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas untuk negara juga merosot.
