Jumlah Orang Kaya yang Bayar Pajak di Indonesia Cuma Separuh

Kamis, 10 Maret 2016 | 11:29 WIB
Jumlah Orang Kaya yang Bayar Pajak di Indonesia Cuma Separuh
Pengamat ekonomi, Aviliani. (www.fiskal.depkeu.go.id)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Ekonom Aviliani mengatakan target penerimaan pajak yang dipatok oleh pemerintah sebesar Rp1,360 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 terlalu tinggi dan tidak realistis.

Pasalnya, ditengah kondisi perlambatan ekonomi global, pemerintah akan kesulitan melakukan penarikan pajak kepada peserta wajib pajak.

"Contohnya aja,sekarang ini harga komoditas sedang anjlok. Berarti semua industri yang berbasis komoditas akan mengalami penurunan pendapatan. Ini pasti akan sulit kalau mau menarik pajak dari mereka, nggak mungkin dalam satu tahun bisa, ini butuh waktu dua sampai tiga tahun. Makanya ini dikatakan tidak realistis," kata Aviliasi saat menjadi pembicara dalam diskusi Prospek Perekonomian Indonesia dan Regulasi Perpajakan 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Jika tidak segera diantisipasi, dia melanjutkan, bukan tidak mungkin angka pengangguran akan makin meningkat pada tahun depan. Potensi kenaikan pengangguran masih mungkin terjadi lantaran lemahnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan.

"Pemerintah harus menangkal angka pengangguran di daerah, terutama yang mengandalkan komoditas," katanya.

Kendati demikian, guna membantu pemerintah agar target pajak tersebut dapat tercapai,  pemerintah harus fokus menarik pajak kepada peserta wajib pajak di kalangan menengah keatas.

Menurutnya,  jumlah orang kaya di dalam negeri ada 50 juta jiwa namun yang membayar pajak hanya 25 juta.

"Ini harus digarap pemerintah agar target penerimaan pajak negara bisa naik tajam. Minimal ada peningkatan peserta WP di kalangan orang kaya minimal 50 juta orang. Tapi ini nggak ada perubahan, ini yang harus disasar pemerintah," katanya.

Selain itu, lanjut Aviliani, Dalam jangka pendek, sektor pariwisata bisa menjadi solusi.

Di sisi lain, semakin banyak wisatawan yang datang devisa pun akan bertambah. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah harus bisa mengoptimalkan transfer dana daerah, khususnya dana desa. Aviliani mengatakan keberadaan dana desa bisa menekan angka kemiskinan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI