Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengkritik Pemerintah Indonesia tak usah ngotot merevisi APBN 2016 jika hanya untuk mengakomodasi kebijakan pengampunan pajak. Ia meminta revisi APBN dilakukan dengan memperhitungkan secara menyeluruh perubahan asumsi makro akibat perubahan kondisi pasar dunia.
"Harusnya APBNP 2016 dibahas dengan mempertimbangkan asumsi makro secara menyeluruh. Jangan cuma mengejar tambahan penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak. Apalagi RUU Pengampunan Pajak juga belum tuntas dibahas dan disahkan menjadi UU," kata Yenny saat dihubungi Suara.com, Senin (7/3/2016).
Yenny melihat pemerintah terlalu ngotot mengejar potensi penerimaan pajak Rp60 triliun yang diprediksi akan diperoleh negara jika kebijakan pengampunan pajak resmi diberlakukan. Padahal belum tentu prediksi tersebut tercapai tanpa ada pembenahan mendasar terkait sistem administrasi perpajakan yang masih konvensional. "Belum lagi mengatasi kebocoran pajak di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar setiap tahun," ujar Yenny.
Oleh sebab itu, Yenny meminta agar pembahasan RAPBNP 2016 lebih fokus ke perubahan asumsi makro akibat perubahan kondisi pasar global. "Karena memang banyak asumsi makro yang sudah berubah dan harus dilakukan penyesuaian," tutup Yenny.
Mengacu dokumen APBN 2016, asumsi dasar ekonomi makro terdiri dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen. Inflasi tahun ini ditargetkan sebesar 4,7 persen. Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen. Kurs Rupiah ditargetkan terjaga di level Rp13.900/Dolar AS. Harga minyak dunia diprediksi di level 50 Dolar AS per barrel. Lifting minyak ditargetkan 830 ribu barerl perhari dan lifting gas ditargetkan sebesar 1.155 ribu barel setara minyak perhari.
