Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin tidak ada pengurangan belanja infrastruktur meskipun ada kemungkinan target penerimaan 2016 tidak tercapai.
"Perlu saya sampaikan kalau terpaksa belanja harus dipotong, belanja infrastruktur tidak akan dipotong," kata Presiden Jokowi usai meninjau Proyek LRT Jakabaring-Bandara Sultan Badaruddin Mahmud II di Palembang, Kamis (3/3/2016).
Presiden menyebutkan jika memang ada belanja yang dipotong maka belanja barang dan belanja rutin lainnya yang akan dipotong.
Presiden menyebutkan target penerimaan negara termasuk pajak saat ini semuanya sudah dihitung kembali.
"Semuanya sudah dihitung, ada forcastingnya dan kalkukasinya, semua dihitung, tahun kemarin juga banyak yang ragu penerimaan negara bisa mencapai target," katanya.
Jokowi menyebutkan perkiraan realisasi penyerapan anggaran juga sudah dihitung termasuk kemungkinan defisitnya.
"Kalau akhirnya penerimaan negara tidak tercapai, belanja juga dipotong, tapi kita belum bicara sampai ke sana,jangan mendahului dulu, hitung-hitungannya masih berjalan," katanya.
Pemerintah juga memperhatikan asumsi makro dalam penyusunan APBN seperti harga minyak per barel, prediksi pertumbuhan ekonomi dan lainnya.
Terkait penyerapan anggaran, Presiden mengatakan pada 2016, semua proyek sudah dimulai pada Januari tidak seperti pada 2015 yang dimulai Juli atau Agustus.
"Serapan akan lebih baik, dan nanti ada ruang penyesuaian di APBN Perubahan," kata Presiden.
Sementara itu mengenai tax amnesty, Presiden mengatakan jika memang disetujui oleh DPR maka akan ada penerimaan negara dari hal itu.
"Tetapi kalau tidak ya mesti ada efisiensi di belanja, tapi perlu saya sampaikan kalau terpaksa harus dipotong, belanja infrastruktur tidak dipotong," tegas Presiden Jokowi.
Mengacu dokumen APBN 2016, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.822,5 triliun. Sementara belanja negara dipatok Rp2.095,7 triliun. (Antara)