Infografis
Pengamat Institute For Development Of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil keputusan terkait rencana skema pengelolaan blok Masela.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengakhiri perseteruan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli yang telah menjadi perhatian publik saat ini.
"Perkara akan menggunakan pipanisasi atau darat (onshore), maupun floating LNF (FLNG/Offshore), kalau nggak ada konflik kepentingan nggak mungkin sampai sejauh ini. Jadi ini harus segara diputuskan agar polemik Blok Masela ini tidak berlarut-larut," kata Enny saat ditemui di gedung DPR, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2016).
Ia menjelaskan, untuk memutuskan apakah akan menggunakan teknologi pengoperasian di darat atau laut sangat mudah. Pemerintah menurutnya tinggal menunjuk lembaga pemerintahan untuk melakukan kajian.
"Ini harusnya pemerintah bisa memutuskan, sekarang tinggal menunjuk lembaga negara yang independen. Kan sudah ada kajiannya dari SKK Migas dan Menko Maritim, undang BPKP saja untuk memverifikasi ini. Terus undang ahlinya aja dibidang ini," ungkapnya.
Enny pun menduga, dalam kekistruhan terkait skema pengelolaan blok Masela mengandung sebuah kepentingan asing, khususnya investor yang berkepentingan sejak lama di blok Masela.
Enny berharap, kepada pemerintah atau Presiden untuk kembali melakukan kajian komprehensif, kajian yang objektif terkait skema yang terbaik di pengelolaan blok Masela.
"Kalau nggak ada unsur kepentingan masa bisa sampai serumit ini. Jangan sampai masyarakat khususnya di Maluku jadi was-was. Masyarakat hanya butuh kejelasan apa sebenarnya manfaar Blok Masela ini bagi masyarakat," kata Enny.
Suara.com - Keputusan pengembangan Blok Masela memang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi mengingat nilai investasi dan dampak yang besar. Sementara, sesuai regulasi, pengembangan suatu blok migas sebenarnya cukup diputuskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Presiden akan memutuskan apakah pengembangan Masela itu memakai skema kilang terapung (floating liquified natural gas/FLNG) atau darat (onshore liquified natural gas/OLNG) pada 2018. Kedua skema tersebut mempunyai plus dan minus masing-masing.
Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.
Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
