Infografis
Institute For Development Of Economic and Finance menilai, Blok Masela seharusnya terlebih dahulu dikuasai oleh negara dibandingkan meributkan sistem apa yang akan digunakan, apakah dengan pipanisasi atau darat (onshore), maupun floating LNF (FLNG/Offshore) untuk kilang gas alam cair di Lapangan Abadi, Maluku.
"Sekarang kan yang dibicarakan semua masih seandainya. Lebih baik kan Blok Masela ini dikuasai dulu oleh negara. Kan jadi pertanyaan juga ini yang ribut-ribut ini berpikir buat siapa. Harusnya cari solusi konstitusionalnya dulu," kata Pengamat INDEF Enny Sri Hartati dalam diskusi Blok Masela di gedung DPR, Rabu (2/3/2016).
Menurutnya,pengelolaan Blok Masela ini hendaknya di kelola oleh Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero). Pemerintah dinilai perlu melakukan kajian dan menghentikan kesalahan masa lalu yang membiarkan pengelolaan blok-blok migas hanya pada kontraktor asing tanpa tanpa partisipasi BUMN.
"Harusnya pemerintah belajar dari masa lalu. Selama ini kan masyarakat belum mendapatkan manfaatnya buat rakyat. Seharusnya BUMN jadi perusahaan yang BUMN bergerak di bidang Migas dia yang menguasai alam kita. Apakah nanti dia akan bekerjasama dengan perusahaan lain, yang penting dipegang dulu sama negara," ungkapnya.
Enny juga mempertanyakan, pengelolaan gas di Blok Masela ini nantinya akan diperuntukan kepada siapa. Pasalnya, sampai saatbini belum ada pembahasan terkait hasil produkai Blok Masela Maluku ini.
"Industri dalam negeri kita kan masih mengalami defisit gas, karena banyak yang di eskpor. Nah Blok Masela ini nantinya diperuntukkan bagi siapa. Jangan ribut pengelolaannya apa akan di darat atau di laut, ada bahasan yang lebih pentih sebelum menuju ke sana. Terserah mau darat atau laut, yang penting masyarakat dapat menfaatnya," kata Enny.
Suara.com - Keputusan pengembangan Blok Masela memang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi mengingat nilai investasi dan dampak yang besar. Sementara, sesuai regulasi, pengembangan suatu blok migas sebenarnya cukup diputuskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Presiden akan memutuskan apakah pengembangan Masela itu memakai skema kilang terapung (floating liquified natural gas/FLNG) atau darat (onshore liquified natural gas/OLNG) pada 2018. Kedua skema tersebut mempunyai plus dan minus masing-masing.
Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.
Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
