Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan dirinya akan "menghabisi" sejumlah pihak mafia yang selama ini selalu membuat kekisruhan distribusi beras sehingga menyusahkan masyarakat.
"Saya akan buat mata rantai distribusi beras menjadi sependek mungkin tanpa harus melalui apa yang selama kita sebut 'middle men' atau pedagang perantara," kata Amran kepada pers, di Yogyakarta, Rabu (2/3/32016).
Mentan Amran melakukan safari ke sejumlah kota seperti Cilacap, Baturaden, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, serta Yogyakarta untuk meninjau panen beras dan dialog dengan petani.
Dikatakan mentan, keberadaan mafia tersebut selama ini memang sangat merugikan negara, karena mereka sengaja menyimpan beras saat harga rendah tapi begitu mengetahui harga tinggi maka dilepas ke pasar.
Namun saat ini, katanya, di saat panen raya terjadi di mana-mana dan harga turun, para spekulan tersebut kebingungan untuk simpan beras.
"Para spekulan menilai saat ini adalah masa paceklik tapi ternyata sekarang justru panen raya sehingga beras petani melimpah di pasaran," kata Amran.
Mentan menilai para spekulan tidak memiliki niat baik dalam membantu ketersediaan stok pangan tapi justru mengambil keuntungan di saat beras langka di pasaran.
Dia mengatakan, para pedagang saat ini alami kerugian besar mengingat pemerintah sudah merubah sistem tanam padi sehingga panen akan berlangsung terus-menerus.
Sistem tersebut, katanya, adalah dengan meniadakan lahan tidur, artinya begitu sawah selesai panen maka petani diharuskan untuk menanam lagi sehingga panen akan berkesinambungan.
"Kita saat ini sudah swasembada pangan dan tak membutuhkan beras impor lagi," kata mentan.
Dengan terus tersedianya beras lokal di pasaran, diharapkan mafia beras tak lagi bisa memainkan harga yang pada akhirnya mekanisme pasar akan terbentuk dengan sehat.
Isu mafia beras kendalikan distribusi dan permainkan harga mencuat saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada November tahun lalu mengaku berhasil menemukan para pedagang besar komoditas beras di 11 provinsi yang melakukan pengaturan harga secara bersama-sama.
Hal tersebut disampaikan KPPU kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian mengizinkan lembaga tersebut merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan kartel dan memainkan harga.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengaku telah melakukan pantauan di 11 Provinsi yang menjadi sentra beras nasional di Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar yang menentukan harga. Dampak dari persekongkolan para pemain besar tersebut, beras menjadi langka di pasaran, dan harganya melonjak tinggi. (Antara)
