Infografis
Suara.com - Pemerintah menyiapkan pilihan untuk memotong anggaran belanja pada APBN 2016 (akan tercantum dalam RAPBN Perubahan 2016), jika Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak ("tax amnesty") tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang.
"Pemerintah akan melihat pendekatan APBN yang realistis. Kalau memang (anggaran belanja) harus dipangkas, ya, pasti dipangkas," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/2/106).
Bambang melanjutkan, pemotongan anggaran merupakan hal yang biasa terjadi. Penghematan bisa dilakukan untuk anggaran kementerian dan lembaga, atau bisa di luar itu.
Namun jika pemerintah menemukan sumber pendanaan lain, penghematan bisa saja tidak dilakukan atau persentase yang dihemat diturunkan.
Menteri Keuangan menyatakan RAPBN Perubahan 2016 akan diajukan setelah laporan ekonomi semester satu, yaitu sekitar Juli 2016.
Terkait antisipasi gagalnya kesepakatan RUU Pengampunan Pajak ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun menyatakan pemerintah menyiapkan langkah-langkah alternatif demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
Salah satunya adalah efisiensi pengeluaran APBN, tetapi, menurut Darmin, itu bukan berarti dilakukan pemotongan anggaran belanja.
"Tentu ada mekanisme tersendiri nantinya," ujar dia.
Sebelumnya, pengamat ekonomi Faisal Basri menyarankan pemerintah memotong anggaran belanja dalam APBN 2016 demi target pertumbuhan ekonomi dan tidak bergantung pada penerimaan "tax amnesty".
"Tidak ada jalan lain, belanja harus dipotong. Namun itu tidak berarti proyek-proyek yang sudah dicanangkan tidak jadi," kata Faisal.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini melanjutkan, proyek-proyek yang ada bisa didanai dari luar APBN. Salah satunya BUMN-BUMN harus didorong untuk membiayai proyek sendiri, seperti dengan mengeluarkan surat utang (obligasi).
Mengacu dokumen APBN 2016, total anggaran belanja negara tahun ini mencapai adalah Rp2.095,7 triliun, meningkat dari APBNP 2015 yaitu Rp1.984,1 triliun. Jumlah anggaran belanja dalam APBN 2016 terdiri belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp748,1 triliun, belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp541,4 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. (Antara)
