Infografis
Presiden Joko Widodo meminta agar semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi ujung tombak dalam pekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Mengingat Indonesia sudah masuk era persaingan ekonomi yakni dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kita ingin mendorong BUMN berperan sebagai lokomotif. Kita juga ingin BUMN tidak hanya pikir untung rugi, tapi multiplier effect untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Holding BUMN di kantor Kepresidenan, Senin (29/2/2016).
Jokowi menuturkan, BUMN harus meningkatkan keunggulan sebagai perusahaan negara untuk bersaing dengan negara-negara asing. Oleh sebab itu ia memerintahkan Menteri BUMN dan pihak terkait membuat langkah-langkah kongret untuk mewujudkan perusahaan-perusahaan negara tersebut supaya unggul dalam persaingan global.
"BUMN jangan hanya jago kandang, tapi berani menyerang negara lain. Sebab itu saya minta roadmap yang jelas untuk mewujudkan BUMN kita yang kuat, lincah dan berani bersaing menghadapi era persaingan yang kompetitif," ujar dia.
Jokowi memerintahkan perlu dibuat peta untuk mendorong BUMN bersaing dengan negara-negara asing, baik itu dalam bentuk super holding/holding atau dimulai dengan virtual holding. Jika perlu budaya kerja di BUMN yang lama harus dirombak total.
"Ini memang herus segera diputuskan agar kekuatan BUMN dan kelincahannya betul-betul bisa segera dilakukan, terutama menghadapi MEA dengan langkah restrukturisasi. Kemudian fokus ke bisnisnya apa, jika perlu juga dilakukan restrukturisasi organisasi atau perubahan total budaya kerja keseharian di BUMN. Dengan langkah itu, saya yakin BUMN kita punya competitiveness," tandas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN menargetkan total aset 118 perusahaan milik negara pada 2016 mencapai Rp 6.240 triliun, meningkat 40,27 persen dibanding tahun 2015 sebesar Rp 4.577 triliun.
Dalam rangka memanfaatkan Paket Kebijakan Ekonomi V, pada 2015 terdapat 53 BUMN dan 19 anak perusahaan yang melakukan revaluasi aset dengan total aset Rp1.047 triliun menjadi Rp 1.355 triliun. Pada 2016, ada 29 BUMN lagi yang melakukan revaluasi aset, sehingga kontribusi pajak terhadap negara senilai Rp 8,6 triliun. 29 BUMN yang melakukan revaluasi aset yaitu PLN, Pegadaian, Sucofinfo, Asuransi Jasa Indonesia, Waskita Karya, Askrindo, Perum Jamkrindo, Reasuransi Indonesia Utama, Dahana, Biro Klasifikasi Indonesia, Rajawali Nusantara Indonesia, Pelindo III, Boma Bisma Indra, Balai Pustaka. Selanjutnya Barata Indonesia, Dok dan Perkapalan Surabaya, Danareksa, Industri Kapal Indonesia, Perum Perhutani, LEN Industri, ASDP Indonesia Ferry, PP Berdikari, Pindad, Indra Karya, Perum Navigasi, Pertani, INTI, Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia, Yodya Karya.
Pada 2016, total pendapatan 118 BUMN yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 1.969 triliun, naik dari pendapatan 2015 sekitar Rp 1.728 triliun. Selain itu, total laba bersih diperkirakan pada 2016 menembus Rp 172 triliun, naik dari prognosa laba tahun 2015 sebesar Rp 150 triliun. Selama 2016, seluruh BUMN mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk keperluan investasi sebesar Rp 404,8 triliun. Jumlah ini naik 51 persen dari capex 2015 sebesar Rp 268,3 triliun.
Selama 2016, terdapat 62 proyek strategis yang dikerjakan BUMN yang dijadwalkan "groundbreaking" dengan total nilai sekitar Rp 347,22 triliun. Sedangkan proyek strategis yang akan selesai dan diresmikan 2016 sebanyak 73 proyek dengan total Rp 109,65 triliun.
