Infografis
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para Menteri Kabinet Kerja yang membuat gaduh di publik karena memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sikap Presiden. Jika masih ada yang berbeda pendapat mengenai sikap Pemerintah, Jokowi meminta anak buahnya untuk memperdebatkannya dalam forum rapat terbatas (ratas) atau rapat kabinet.
"Kalau Presiden itu maunya di dalam ratas, rapat kabinet (berdebat). Di forum itulah diskusi, saling bantah," kata Johan Budi SP, Juru Bicara Presiden kepada wartawan di komplek kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Johan mengaku, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, ia selalu ikut dalam setiap ratas dan rapat kabinet. Dalam forum itu selama ini cukup dinamis dalam membahas berbagai program Pemerintah serta macam-macam persoalan negara.
"Kebetulan saya selalu ikut (ratas dan rapat kabinet) dan itu luar biasa menurut saya sebagai orang awam yang baru masuk (istana), bagaimana Menteri bisa berdebat mengenai materi. Oleh presiden justru harus di situ. Saat presiden mengatakan 'A', selesai itu, jangan dibawa ke ruang publik," ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjut Johan, Jokowi sering kali mengingatkan para Menterinya bahwa mereka adalah pembantu Presiden. Jangan sampai terulang seorang Menteri pernyataannya berbeda dengan Presiden.
"Presiden sering mengingatkan, kalau mau berbeda pendapat itu di ratas, jangan di ruang publik. Istilah Presiden jangan membuat gaduh. Kalau ada Menteri yang berbeda ketika ngomong, Presiden ya tentu tidak suka," kata Johan.
Saat ditanya apakah Jokowi akan menegur Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang berbeda pendapat, Johan mengaku belum tahu. Pasalnya Rizal Ramli mengklaim Pemerintah telah memutuskan bahwa proyek pengembangan gas Blok Maseladengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore), padahal Presiden belum memutuskan apa-apa mengenai hal itu.
"Nah kalau itu saya harus nanya (presiden)," jawab dia.
Sampai sekarang, tambah Johan, Presiden belum memutuskan mengenai pengembangan proyek gas Blok Masela.
Seperti diketahui, penyataan Rizal Ramli betolak belakangan dengan sikap Presiden Jokowi. Dia mengklaim pemerintah telah memutuskan proyek pengembangan blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). Hal itu pun di bantah oleh Presiden Joko Widodo mmelalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, Selasa (23/2).
Hal ini menunjukan bahwa masih ada Menteri Kabinet yang sikapnya tidak selaras, atau berbeda dengan kepala negara. Beberapa waktu lalu hal yang sama juga dilakukan oleh Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Presiden telah mengirimkan Supres (surat presiden) ke DPR untuk membahas revisi UU KPK. Sementara ketika itu, Presiden yang tengah kunjungan kerja si Amerika Serikat belum menerima draft revisi UU KPK yang jadi inisiatif DPR.
