Infografis
Suara.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya belum mengkaji skema dana untuk pengembangan kawasan Blok Masela.
"Dana yang anda sebutkan itu kita belum bicara, tapi yang penting adalah pembangunan kawasan Maluku dan sekitar Masela, begitu proyek masela dijadikan, bukan seperti dulu. Dulu di Arun, (pembangunan) di Arun saja. Nah sekarang bagaimana kita kaitkan ini dengan pembangunan regional," ujar Sofyan di Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Menurut Sofyan, pembangunan Blok Masela harus memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, ekonomi Provinsi Maluku dan juga berdampak (spill over) ke provinsi di sekelilingnya.
"Dananya nanti kita pikirkan, apakah dana dari participating interest (PI/saham partisipasi) pemerintah daerah atau APBN. Yang penting bagaimana kemaslahatan masyarakat dan pembangunan regional terjadi," kata Sofyan.
Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo sendiri masih belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela apakah "off shore" (lepas pantai) atau "on shore" (daratan) Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela. Mengingat besaranya skala dan kompleksitas proyek gas blok Masela, keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati.
Presiden tengah mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya aspek komersial dan teknis, tetapi juga aspek sosial, kultur, ekonomi, sampai dengan pengembangan kawasaan setempat.
Pada saat ini, Presiden sudah mendengar berbagai masukan dan sudah memahami argumen argumen dari berbagai pihak, baik yang berpendapat membangun kilang di laut maupun membangun kilang di darat.
Perhatian utama Presiden adalah bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku keseluruhan memperoleh manfaat secara maksimal, dari keberadaan proyek gas Masela tersebut, tetapi tentu juga memberi manfaat yang maksimal bagi negara.
Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said memang sudah menunjuk Poten & Partner sebagai konsultan independen yang menilai manfaat atas proyek tersebut. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia. (Antara)
