Infografis
Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) menjalin kerja sama pemasaran kredit dengan Pos Indonesia untuk memperkuat jaringan dan kinerja bank patungan tiga BUMN itu. Kerja sama saling menguntungkan itu akan memberikan nilai lebih bagi Bank Mantap maupun PT Pos.
Direktur Utama Bank Mantap Nixon L.P Napitupulu optimistis kerja sama pemasaran kredit itu akan semakin memperkuat kinerja Bank Mantap ke depan. Dalam kerja sama ini, PT Pos Indonesia akan bertindak sebagai kuasa dari Bank Mantap untuk menyalurkan kredit kepada pensiunan di wilayah yang belum terdapat kantor cabang Bank Mantap.
“Pembukuannya tetap dicatat di kantor Bank Mantap terdekat. PT Pos bertindak sebagai administrator atau kepanjangan tangan Bank Mantap. Atas jasa tersebut, PT Pos akan mendapatkan fee sesuai kesepakatan,” tutur Nixon seusai acara penandatanganan perjanjian kerja sama pemasaran kredit antara Bank Mantap dan PT Pos Indonesia di Bandung, Jumat (19/2/2016).
Secara garis besar, pemasaran kredit mencakup kegiatan mengakuisisi calon debitur yang meliputi tahapan pemasaran (prospecting), pengumpulan, dan pengajuan berkas kredit. Pemasaran kredit juga mencakup kegiatan entri data, praanalisis, rekomendasi kredit, penandatanganan perjanjian kredit, proses take over, dan pemotongan angsuran kredit. Sedangkan analisa dan keputusan kredit tetap ada dipihak Bank Mantap.
Tahun lalu, Bank Mantap dan PT Pos Indonesia telah menandatangani MOU untuk kerja sama peningkatan akselerasi bisnis, termasuk pemanfaatan jaringan kantor. Bank Mantap dan PT Pos juga bersepakat untuk saling memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara terintegrasi.
Kemitraan itu juga merupakan implementasi kesepakatan pemegang saham (shareholder agreement). Bank Mantap merupakan perusahaan patungan tiga BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT Taspen (Persero), dan PT Pos. Bank Mantap akan memanfaatkan PT Pos dalam pemasaran produknya melalui Pos yang dikenal memiliki jaringan terluas.
Menurut Nixon, kerja sama dengan PT Pos bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan bisnis pembiayaan Bank Mantap, tetapi jugakegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). “Bank Mantap memerlukan jaringan luas agar bisa menjangkau sampai pelosok negeri. Jaringan itu telah dimiliki oleh PT Pos.”
Memasuki 2016, kinerja Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) semakin mantap. Pada Januari 2016, produktivitas booking kredit secara tahunan (yoy) meningkat 273%, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross tercatat 0,74%, penghimpunan dana murah naik 55%, dan laba bersih tumbuh 40,3%.
Secara keseluruhan, realisasi penyaluran kredir Bank Mantap hingga Januari 2016 tercatat sebesar Rp 1,72 triliun, tumbuh 87,5% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 919,3 miliar. Dibandingkan Desember 2015, total pembiayaan Bank Mantap itu meningkat Rp 137,9 miliar (8,7%).
Nixon L.P Napitupulu optimistis kinerja perseroan akan semakin baik lagi seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. “Optimisme kami tidak berlebihan bila melihat produktivitas booking kredit pada Januari lalu meningkat hingga 273% (yoy),” jelas dia.
Per Januari 2016, Bank Mantap telah menghimpun DPK sebesar Rp 2,2 triliun, meningkat sebesar Rp 407,9 miliar (22,3%) dari posisi Desember 2015. Rinciannya, giro meningkat 111,7% menjadi Rp 66,5 miliar, tabungan naik 4,6% menjadi Rp 405,6 miliar, dan deposito tumbuh 25,1% menjadi Rp. 1,8 triliun. “Dibandingkan Januari 2015, pertumbuhan DPK Bank Mantap mencapai 105,6%,” jelas Nixon.
Peningkatan kinerja Bank Mantap juga terlihat perolehan laba bersih, Pada Januari 2016, perolehan laba setelah pajak tercatat sebesarRp 3 miliar, meningkat 82,0% dibandingkan periode sama 2015 atau 180,5% dari target. Pencapaian itu dipengaruhi realisasipendapatan bunga sebesar Rp 30,2 miliar (109,9% dari target) dan realisasi beban operasional sebesar Rp 14,7 miliar (109,9% darianggaran).
Secara operasional, kinerja Bank Mantap juga sangat baik. Pada Januari 2016, realisasi beban operasional sebesar Rp 14,7 miliar, lebih rendah dibandingkan anggaran sebesar Rp 16,1 miliar. Rinciannya, biaya umum & administrasi sebesar Rp 5,5 miliar, biaya tenaga kerja Rp 8,6 miliar, biaya operasional lainnya sebesar Rp 0,10 miliar, dan biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp 0,4 miliar.
