Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermarno mengatakan sekitar 60 persen proses pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dikerjakan di Indonesia, sisanya oleh Cina.
"Kita diberikan kemampuan alih teknologi oleh mereka (Cina). Jadi 60 persen dari pekerjaannya akan dikerjakan di Indonesia," kata Rini Soermarno, dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di Bandung, Jumat (19/2/2016).
Ia menuturkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa menyerap sekitar 39 ribu tenaga kerja baru di Provinsi Jawa Barat.
"Dan semua tenaga kerja dalam pembangunan Kereta Cepat ini dari Indonesia. Hanya beberapa tenaga kerja asing, itu pun untuk tenaga ahli karena kita belum pernah membangun kereta cepat," kata dia.
Namun, lanjut Menteri BUMN, pemerintah memiliki komitmen bersama dengan teknisi dari Tiongkok dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar ke depan kita bisa memiliki kemampuan jika ingin membuat kereta cepat ke depannya.
Pada kesempatan tersebut pihaknya berharap bisa dihasilkan dialog secara terbuka dari semua pihak tentang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Karena saat ini banyak yang bertanya tentang ini dan banyak kontroversial padahal Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini dibangun untuk manfaat bersama, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta dan Jabar," kata dia.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis(21/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.
Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun. Adapun 4 BUMN yang menjadi anggota Konsorsium adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai pimpinan Konsorsium BUMN, beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Negara VIII (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk (JM).
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.
Namun dalam perjalanannya, pembangunan fisik infrastruktur kereta cepat belum juga bisa dimulai. Menurut Kementerian Perhubungan, kendalanya adalah penyelenggara proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yaitu KCIC belum memenuhi izin konsesi dan izin pembangunan.
Untuk menerbitkan izin pembangunan, KCIC harus memenuhi sejumlah syarat mulai dari surat permohonan, rancang bangun, gambar teknis, data lapangan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, analisa dampak lingkungan hidup (Amdal), metode pelaksanaan, izin lain sesuai ketentuan perundangan, ada izin pembangunan dan 10 persen lahan sudah dibebaskan.
Pemerintah sendiri menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah selesai dibangun pada tahun 2018 dan sudah bisa dioperasikan pada tahun 2019. (Antara)
