Infografis
Suara.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya fokus pada paradigma peningkatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Sejak 10 tahun terakhir, perusahaan pengolahan ikan di dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku hingga 60 persen karena target lima tahunan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang melulu berorientasi ekspor," kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin (15/2/2016).
Menurut Abdul Halim, target pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan bisa direvisi setiap tahunnya bergantung pada usulan masing-masing kementerian dan lembaga.
Sekjen Kiara berpendapat akan percuma bila ekspor tinggi tetapi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan perempuan nelayan serta petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir tidak beranjak meningkat.
Sedangkan Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus dalam meningkatkan dan menjaga jumlah ekspor ikan tuna dari pengusaha dalam negeri ke berbagai negara tujuan ekspor.
"Fokus ke ekspor tuna, karena ekspor tuna kita turun 14 persen pada 2015," kata Ketua Umum Gappindo Herwindo di Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Menurut Herwindo, bila pasar ekspor tuna dari Indonesia menurun, kekosongan tersebut dapat diisi oleh negara lain.
Hal itu, ujar dia, dinilai akan menyulitkan pengusaha Indonesia bila mau mengisi lagi pasar ekspor tersebut.
Ia berpendapat bahwa penurunan ekspor ikan tuna antara lain karena kebijakan moratorium perizinan eks-kapal ikan asing yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu.
Selain kurangnya ekspor tuna beku dalam bentuk segar turun jumlahnya, lanjutnya, permasalahan lain yang timbul adalah kekurangan bahan baku tuna untuk pengalengan dalam negeri.
"Ekspor kita kan hanya udang, tuna, rumput laut, kepiting, itu saja diperhatikan, gak usah yang lain-lain," katanya.
Sebagaimana diberitakan KKP fokus dalam meningkatkan kerja sama investasi guna memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional yang saat ini kinerjanya sedang dalam kondisi melambat.
"Dalam menjalankan Nawacita keenam yakni 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional', KKP sebagai eksekutor terus berupaya memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (11/1/2016).
Selain itu, ujar dia, KKP juga menjalankan mandat Nawacita Keempat (Pemberantasan IUU Fishing) serta Ketujuh (Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan).
Implementasi ketiga Nawacita itu dituangkan dalam visi dan misi KKP yaitu kedaulatan dengan misi pemberantasan IUU Fishing, keberlanjutan dengan misi kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha.
"Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KKP tentunya membutuhkan keselarasan dan kerja sama dengan negara lain," katanya dan menambahkan, KKP fokus dalam melaksanakan tugas yang mendukung pelaksanaan ketiga misi tersebut dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,8 triliun. (Antara)
