Infografis
Suara.com - Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao beserta rombongan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/2/2016). Dalam pertemuan itu, Nakao menyampaikan akan meningkatkan pinjaman untuk Indonesia dari 740 Juta dolar Amerika Serikat per tahun pada periode 2010-2014 menjadi 2 miliar dolar AS per tahun atau USD10 miliar untuk 5 tahun ke depan.
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Dalam konfrensi pers, Nakao mengatakan peningkatan dana pinjaman dari ADB ini untuk mendukung pembangunan Indonesia terutama dalam infrastruktur fisik dan sosial. Tahun lalu, ADB memberikan dukungan pembiayaan sebesar 1,67 miliar dolar AS pada Indonesia.
Termasuk di dalamnya adalah pinjaman program sebesar USD400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan, pinjaman program lainnya sebesar 400 juta dolar AS untuk mengembangkan sektor energi, dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar 600 juta dolar AS untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.
"Sedangkan dukungan ADB tahun ini akan mencakup pendanaan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur perdesaan, dan pengendalian banjir," kata Nakao kepada wartawan di Kantor Presiden.
Nakao memuji keberhasilan pemerintah mengelola ekonomi pada tahun lalu yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah di 4 persen pada Desember 2015, defisit fiskal yang bertahan di 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan defisit transaksi berjalan yang menurun ke 2,5 persen PDB dari sebelumnya sebesar 3 persen pada 2014.
Nakao memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 persen pada 2016 dari 4,8 persen pada 2015.
"Di tengah gejolak keuangan dunia dan merosotnya harga komoditas, reformasi ekonomi di berbagai bidang di Indonesia telah meningkatkan keyakinan pasar," ujar dia.
Oleh sebab itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintahan Jokowi untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerinyah bagi BUMN dan adanya jaminan pemerinyah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
"BUMN berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa yang diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan memperkuat ketahanan panga. Juga dalam program pembangunan pembangkit listrik 35 giga watt untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik," terang dia.
