Infografis
Suara.com - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia siap meningkatkan nilai pinjamannya kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Pernyataan ini dikemukakan oleh Presiden ADB Takehiko Nakao usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (11/2/2016).
"Kami ingin meningkatkan jumlah pinjaman kami kepada Pemerintah Indonesia. Dalam diskusi saya dengan Wapres Jusuf Kalla dibahas mengenai pembangunan besar di infrastruktur di Indonesia dan kami akan meningkatkan pinjaman kami untuk itu," kata Takehiko di Kantor Wapres Jakarta.
Dia menjelaskan nilai pinjaman ADB kepada Pemerintah Indonesia terus meningkat sejak 2014, dimulai dengan 710 juta dolar AS yang tersalurkan.
Satu tahun kemudian, pada 2015, pinjaman tersebut meningkat menjadi 1,5 miliar dolar AS.
"Kami ingin mendukung pembangunan di Indonesia selain di bidang infrastruktur juga di pendidikan, keuangan publik, dan sektor swasta," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar mengatakan keinginan ADB untuk meningkatkan nilai pinjamannya kepada Indonesia didasari atas perkembangan pembangunan infrastruktur di Tanah Air akhir-akhir ini.
"ADB sendiri melihat prospek pertumbuhan infrastruktur di Indonesia positif. Oleh sebab itu, secara finansial dia akan lebih besar partisipasinya," kata Oemar.
Dia juga menyampaikan tanggapan Wapres Jusuf Kalla cukup positif dalam melihat tawaran ADB tersebut.
Sebelumnya, ADB telah mencairkan dana pinjaman sebesar 120 miliar dolar AS untuk meningkatkan sistem transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.
Nilai tersebut disebut setara dengan seperlima dari total dana yang akan dipinjamkan ADB kepada Pemerintah Indonesia pada 2016, yakni sebesar 600 miliar dolar AS.
"Kami memastikan pencairan pinjaman ADB yang nantinya dikaitkan pada hasil ini bisa dimanfaatkan PT PLN secara fleksibel dan fokus untuk mendukung hasil pembangunan," kata Direktur Wilayah ADB untuk Indonesia Steven Tabor.
Tabor menjelaskan bahwa pinjaman itu dapat bermanfaat untuk modernisasi jaringan listrik yang merupakan prasyarat keberhasilan program penyediaan listrik 35.000 megawatt yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia.
"ADB bangga bisa mendukung program tersebut dan membantu sekitar 16 persen penduduk di Sumatra yang selama ini masih terasing serta belum mendapatkan jaringan listrik modern secara memadai," katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2015-2019 mencapai Rp5.519,4 triliun. Dari jumlah sebesar itu, APBN hanya sanggup memenuhi kebutuhan Rp2.215,6 triliun atau 40,14 persen dari total perkiraan kebutuhan pendanaan. Sisanya dipenuhi dari APBD sebesar Rp545,3 triliun atau 9,88 persen, BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun atau 19,32 persen, dan swasta sebesar Rp1692,3 trilun atau 30,66 persen. (Antara)
