Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla di Nusa Dua Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/2/2016) menyaksikan penandatanganan delapan kontrak jual beli uap dan listrik dari energi panas bumi.
Penandatanganan yang turut pula disaksikan Menteri ESDM Sudirman Said, dilakukan usai Jusuf Kalla membuka acara "Bali Clean Energy Forum" yang berlangsung 11-12 Februari 2016 di Nusa Dua.
Para pihak penandatangan kontrak panas bumi tersebut adalah Dirut PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin, Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Dirut PT Indonesia Power Antonius Resep Tyas, Dirut PT Supreme Energy Muara Laboh Supramu Santosa, dan Dirut Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Rudy Suparman.
Kesepakatan jual beli yang ditandatangani mencakup amendemen kontrak harga uap panas bumi untuk PLTP Kamojang Unit 1, 2, dan 3 di Jabar sebesar enam sen dolar AS per kWh.
Penandatanganan amendemen harga listrik untuk PLTP Kamojang Unit 4 berkapasitas 60 MW dan Kamojang 5 berkapasitas 35 MW sebesar 9,4 sen dolar per kWh.
Lalu, amendemen harga uap panas bumi untuk PLTP Lahendong Unit 1, 2, 3, dan 4 di Sulut masing-masing berkapasitas 20 MW sebesar enam sen dolar AS per kWh.
Selanjutnya, penandatanganan kesepakatan penyesuaian harga listrik untuk proyek PLTP Muara Laboh berkapasitas 220 MW di Sumbar dan penandatanganan kesepakatan penyesuaian harga listrik panas untuk PLTP Wayang Windu Unit 1 berkepasitas 110 MW dan Unit 2 117 MW di Jabar.
Selain kontrak panas bumi itu, turut pula ditandatangani nota kesepahaman PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka mendukung pemanfaatan energi panas bumi.
Pihak penandatangan adalah Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam dan Kepala BPPT Unggul Priyanto.
Dirut PGE Irfan Zainuddin mengatakan, harga jual uap sebesar enam sen dolar per kWh dan listrik sebesar 9,4 sen dolar per kWh tersebut sudah cukup baik.
"Dengan harga tersebut, kami optimistis pemanfaatan energi panas bumi akan makin berkembang dengan pesat, sehingga membantu mengurangi emisi karbon secara berkelanjutan," tuturnya.
PGE menargetkan pengoperasian panas bumi mencapai 922 MW pada 2019, 2.300 MW pada 2025, dan 2.700 MW pada 2030. Saat ini, kapasitas daya PGE mencapai 437 MW.
Pemerintah sudah menargetkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi pada 2025 sebesar 23 persen dari posisi saat ini hanya tujuh persen.
Bali Clean Energy Forum (BCEF) yang diselenggarakan Kementerian ESDM bersama International Energy Agency (IEA) diikuti 1.200 peserta dari 26 negara dan 19 lembaga internasional.
Perwakilan negara yang hadir antara lain Arab Saudi, Australia, Timor Leste, Malaysia, Hongaria, Amerika Serikat, Denmark, Jepang, Swedia, Selandia Baru, Jerman, Swiss, Inggris, Kroasia, Azerbaijan, Norwegia, Kazakhstan, Finlandia, Spanyol, Iran, Prancis, Belgia, dan Uni Eropa.
Hadir pula perwakilan dunia usaha, pakar energi, perwakilan masyarakat sipil, komunitas muda, dan media massa nasional dan internasional.
Salah satu terobosan penting dalam BCEF 2016 adalah peluncuran "Clean Energy Center of Excellence" (CoE) atau Pusat Keunggulan Energi Bersih.
CoE adalah pusat terpadu bagi penelitian, pengembangan hasil penelitian, pendidikan, peningkatan kapasitas pelaksanaan, hingga fasilitasi investasi dalam pengembangan energi bersih dengan tiga menu yakni informasi, teknologi, dan pendanaan.
Diharapkan pertemuan BCEF 2016 akan menghasilkan dokumen Misi Bali untuk Pengembangan Energi Bersih yang akan menjadi kerangka perwujudan energi bersih nasional dan dapat berkontribusi pada konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat regional dan global. (Antara)
