Pemerintah Berhutang 150 Juta Dolar AS untuk Proyek Infrastruktur

Adhitya Himawan Suara.Com
Rabu, 10 Februari 2016 | 18:19 WIB
Pemerintah Berhutang 150 Juta Dolar AS untuk Proyek Infrastruktur
Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi di Desa Telumpanua, Kecamatan Tanete Riau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Rabu (25/11). [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah memutuskan menarik pinjaman luar negeri 150 juta dolar AS untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan sejumlah proyek infrastruktur senilai 30 miliar dolar AS dalam "Blue Book" 2015-2019. Informasi ini diungkapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pinjaman tersebut perlu ditarik untuk membantu optimalnya persiapan proyek infrastruktur, sehingga proyek tersebut nantinya tidak "mangkrak" di tengah pengerjaan, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil dalam "Infrastructure Outlook 2016" di Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Sofyan mengatakan selama ini persiapan proyek infrastruktur juga tidak dikerjakan maksimal, sehingga menyebabkan mitra luar negeri pemberi pinjaman enggan mencairkan seluruh komitmen pinjaman yang ditawarkan.

"Dulu ada pinjaman luar negeri sampai dengan 10 miliar dolar AS tapi pencairannya tidak banyak, karena tidak dicarikan akibat daripada proyek belum siap," kata dia.

Sofyan mengatakan pinjaman luar negeri untuk persiapan proyek (project preparation fund) itu berasal dari pinjaman multilateral.

Tahapan persiapan yang akan dibiayi dari pinjaman itu adalah studi kelayakan (feasibility studies), studi rekayasa teknis (detail engginering design/DED), dan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sedangkan proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayia persiapannya itu berasal dari Blue Book, dan juga Proyek Strategis dan Prioritas yang ditetapkan Komite Percepatan Penyediaan Proyek Infrastruktur Strategis (KPPIP).

Sofyan menjelaskan, sebenarnya pemerintah bisa saja menarik dana untuk persiapan proyek dari APBN. Namun, dengan ruang fiskal negara yang terbatas, dikhawatirkan persiapan proyek tidak akan maksimal.

"Kita hanya bisa mendapatkan konsultan proyek yang tidak cukup kredibel, untuk proyek kecil enggak apa-apa, tapi proyek besar? apalagi tender internasional harus dipersiapkan dengan baik," ucapnya.

Untuk detail proyek, Sofyan mengatakan, Bappenas masih melakukan finalisasi. Pertengahan tahun ini, persiapan proyek-proyek tersebut akan dimulai, dan awal 2017 lelang ditargetkan dapat selesai.

Dalam "Blue Book" hingga 2019, pemerintah menawarkan proyek infrastruktur untuk dibiayi pinjaman luar negeri hingga 39,9 miliar dolar AS. Sebagian besar proyek tersebut sudah diminati mitra multilateral maupun bilateral. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI