Insentif Bagi Industri Bahan Baku Mulai Dikaji

Adhitya Himawan Suara.Com
Rabu, 10 Februari 2016 | 16:39 WIB
Insentif Bagi Industri Bahan Baku Mulai Dikaji
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com -  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mulai mengkaji insentif bagi investor di sektor industri bahan baku dan berorientasi ekspor pada triwulan kedua 2016.

"Kita akan pikirkan kira-kira insentif apa yang bisa diberikan untuk industri bahan baku dan industri yang berorientasi ekspor sehingga kita tidak hanya memperkuat industri dalam negeri, tapi kita memperkuat industri kita untuk ekspor," kata Kepala BKPM Franky Sibarani seusai meresmikan pabrik hulu tekstil di Subang, Kabupaten Purwakarta, Rabu (10/2/2016).

Menurut Franky, setelah pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendukung sektor padat karya pada 2015, perlu ada upaya untuk menopang industri hulu dalam sektor tersebut.

Sejumlah insentif itu diantaranya pemberian diskon Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 50 persen untuk industri tekstil dan sepatu dengan tenaga kerja di atas 2.000 orang, serta pemberian fasilitas "tax allowance" untuk industri tekstil dan sepatu.

Pemberian insentif bagi industri bahan baku dan berorientasi ekspor bertujuan agar produk-produk yang dihasilkan dapat memiliki daya saing yang tinggi di pasaran.

Kendati belum secara gamblang memastikan bentuk insentif yang akan diberikan, Franky menyebut salah satu dukungan yang dibutuhkan investor dalam berinvestasi adalah percepatan realisasinya.

"Salah satu arahan Presiden, jangan sampai insentif itu ternyata tidak termanfaatkan. Artinya setiap kebijakan diharapkan memang betul-betul mendukung investor meningkatkan investasi atau merealisasikan investasinya," imbuhnya.

Franky menambahkan, hal lain yang dibutuhkan terutama oleh industri berorientasi ekspor adalah kepastian akses pasar.

"Yang tercatat itu kan bagaimana sekarang pemerintah sedang siapkan untuk gabung TPP (Trans Pacific Partnership). Soal insentif lainnya akan kita lihat lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Franky menyampaikan pihaknya akan mulai fokus mengkaji insentif yang akan diberikan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

"Dalam target kami, di triwulan satu ini kan banyak fokus, ada DNI (Daftar Negatif Investasi) juga. Jadi saya kira triwulan dua kita fokus menghasilkan dukingan dengan paket ekonomi atau kebijakan yang mendukung industri berorientasi ekspor dan industri bahan baku dan barang modal," katanya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI