Infografis
Dalam tiga tahun mendatang, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan angka kemiskinan berada di level 7 sampai 8 persen.
Namun, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil, untuk mencapai target tersebut bukan hal yang mudah.
"Ini bukan hal yang mudah,mengingat kemiskinan di Indonesia ini sangat kompleks dan setiap daerah memiliki permasalahan kemiskinan yang berbeda-beda," kata Sofyan saat memberikan kata sambutannya yang disampaikan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan nasional yang terkait tentang pengentasan kemiskinan.
"Kebijakan nasional itu dibuat atas dasar kompilasi permasalahan. Nah untuk lebih tepat sasaran, peran Pemda sangat dibutuhkan disini," ujar Sofyan.
Pasalnya, Pemda lebih mengetahui permasalahan yang ada didaerah yang dipimpinnya. Sehingga, Pemda diimbau untuk mendesain program penanggulangan kemiskinan yang tepat.
"Terkadang kebijakan nasional tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lokal. Karena Pemda punya pengetahuan lebih di daerahnya, maka pemda harus mendesain penanggulangan kemiskinan juga untuk masyarakatnya," ungkapnya.
Selain itu, pemda juga harus melibatkan pihak lain seperti swasta atau non pemerintah,agar kebijakan ini dapat berjalan dengan maksimal.
"Memang ini harus ada kerjasama dengan semjua pihak. Jadi kami minta semua pihak untuk saling bekerjasama dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia," katanya.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).
