Infografis
Suara.com - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan membangun kawasan terpadu di sekitar stasiun atau "transit oriented developement" (TOD) untuk mengembalikan modal yang terserap dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena tidak bisa mengandalkan hanya dari penjualan tiket.
"Kalau hanya berdasarkan penumpang dan tiket, memang bisa dikatakan proyek ini kurang 'feasible' (layak) secara finansial," kata Komisaris PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Sahala Lumban Gaol selaku pemegang 60 persen saham proyek kereta cepat, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Sahala menjelaskan dengan modal investasi yang dibutuhkan, yakni 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp70 triliun tidak bisa tertutupi dengan estimasi harga tiket sekitar Rp200.000 per penumpang.
"Secara 'social feasibility' bagus, secara finansial tidak baik," katanya.
Untuk itu, Staf Ahli Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengatakan akan mengembangkan TOD di kawasan masing-masing stasiun, yakni Karawang, Walini dan Tegal Luar.
Sahala meyakini dengan adanya TOD tersebut bisa mendongkrak pendapatan selain dari penjualan tiket.
Dia memperkirakan dengan pengembangan kawasan tersebut bisa menyumbang 25 persen untuk pendapatan.
"Prakiraan pesimistis atau 'moderate' bisa kira-kira menyumbang 25 persen," katanya.
Sahala mengatakan TOD utama akan dibangun di sekitar Walini, atau di Kecamatan Cikalong Wetan.
Di kawasan tersebut, dia menjelaskan akan dibangun "smart city" dengan mengusung tema ramah lingkungan serta berstandar internasional.
"Nantinya, akan dibuat 'cluster' yang bisa mengurangi jarak tempuh pejalan kaki dan akan dibuat kawasan hiburan," katanya.
Sahal merinci TOD akan mengusung empat konsep, yakni "cluster compact development", kredit dengan bunga rendah maksimal 45 persen, zona dan bangunan hijau (green building/green zone) serta berstandar internasional.
Dia optimistis TOD akan tumbuh karena seiring dengan pergerakan manusia yang semakin meningkat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan menyampaikan hal senada bahwa pihaknya tidak akan bisa meraup keuntungan apabila hanya mengandalkan penjuakan tiket.
"Kita juga bergerak 'di belakang' trek, karena kita tidak bisa jualan kalau hanya di trek," katanya.
Ditambah, lanjut dia, proyek tersebut murni dibiayai swasta tidak ada sama sekali kucuran dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).
Hanggoro menyebutkan dengan adanya TOD, bisa berkontribusi pada pajak pertambahan nilai (PPN) kepada negara sebesar Rp7 triliun selama 15 tahun.
Dia juga menyebut bahwa hasil dari pengembangan TOD untuk melunasi pinjaman dari China Development Bank sebagai modal untuk pembangunan kereta cepat tersebut.
Porsi pinjaman tersebut, yakni 63 persen dibayar dalam dolar AS dengan bunga tetap dua persen per tahun, 37 persen yuan dengan bunga tetap 3,46 persen per tahun dan jangka waktu pengembalian 40 tahun termasuk masa tenggang selama 10 tahun.
Hanggoro sendiri sebelumnya mengatakan bisa balik modal apabila sudah beroperasi selama 40 tahun.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis(21/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.
Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun. Adapun 4 BUMN yang menjadi anggota Konsorsium adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai pimpinan Konsorsium BUMN, beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Negara VIII (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk (JM).
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.
