Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan kebutuhan dana tambahan untuk pembebasan lahan tol Trans Sumatera dan tol Trans Jawa selama 2016 berkisar Rp6,7 triliun.
"Kebutuhan biaya tambahan sebesar Rp6,7 triliun, masing-masing sebesar Rp2,2 triliun dialokasikan untuk pembebasan lahan di Trans Sumatera dan Rp4,5 triliun untuk Trans Jawa," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera, Hediyanto W. Husaini, di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Menurut Hediyanto, dana tersebut diharapkan mencukupi untuk membebaskan seluruh lahan di ruas tol Trans Sumatera sepanjang 800-900 kilometer, dan tol Trans Jawa sepanjang 630 kilometer.
"Tahun ini (2016) kami berasumsi dengan dana tambahan tersebut maka pembebasan lahan bisa dipercepat," katanya.
Ia menjelaskan, pembebasan lahan saat ini sudah banyak kemajuan sejalan dengan koordinasi yang baik antara Kementerian PuPera, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian BUMN.
"Di Sumatera, dalam waktu enam bulan hingga Desember 2015, pembebasan lahan sudah mencapai 174 kilometer. Demikian juga di Jawa pembebasan dalam sudah diselesaikan jumlah signifikan," ujarnya.
Menurut catatan, dana tambahan tersebut tersebar di tiga pos skema penganggaran pengadaan lahan tol, yaitu melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Land Capping (LC) atau dana atas kenaikan harga tanah.
"Kita ingin momentum masyarakat yang sudah menerima harga pengukuran jangan sampai terganggu dengan hal lain. Kalau uangnya belum ada dari APBN, akan ada investor yang membayar atau menalangi lebih dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan, Pemerintah menargetkan proses pembebasan lahan ini selesai dalam dua tahun.
Salah satu strategi untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut adalah dengan menyerahkan biaya pembebasan lahan kepada pasar.
Dengan begitu, menurut Basuki, nilai penggantian lahan yang akan dibayarkan pemerintah bisa berbeda-beda tergantung pada kisaran harga lahan di wilayah masing-masing.
Senada diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan hingga kini proses pembebasan lahan baik tol Trans Sumatera dan Trans Jawa terus berjalan.
"Kami berpegang pada peta bidang yang diberikan Kementerian PU-Pera. Dari peta itulah Kementerian ATR/BPN mengetahui berapa kebutuhan luas dan panjang pembebasan lahan," ujar Ferry.
Ia mengaku, dalam proses pembebasan lahan banyak hal baru yang dipraktikkan oleh kementerian tersebut seperti menambah tenaga juru ukur.
"Jawa sudah selesai, tinggal Sumatera. Intinya kita fokus. Jika ada masalah tidak dikeluhkan tetapi ditunjuk sehingga kita langsung turun ke lapangan. Tunjuk desa mana yang belum bebas atau ada kendala pembebasan, kami datangi untuk diselesaikan," ujarnya.
Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera sendiri adalah merupakan proyek jalan sepanjang 2.818 km yang menghubungkan Lampung dengan Aceh di pulau Sumatera. Pembangunan jalan tol ini pada studi kelayakan tahun 2012 diperkirakan menelan dana sebesar Rp150 triliun. Dengan adanya jalan tol ini nantinya, kehidupan di Pulau Sumatera diyakini akan mengalahkan kehidupan di Pulau Jawa.
Megaproyek ini mulai diresmikan pengejaannya oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/4/2015). BUMN PT Hutama Karya menjadi kontraktor tunggal pada mega proyek tol Trans Sumatera atas penunjukan langsung pemerintah (Jokowi) melalui Perpres Nomor 100 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Kini proyek ini diperkirakan menelan biaya investasi sebesar Rp 360 triliun.
Sementara proyek Jalan Tol Trans Jawa merupakan jaringan jalan tol yang menghubungkan kota kota di pulau Jawa. Jalan tol ini menghububngkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol. Tol trans Jawa sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer tersebut melanjutkan jalan-jalan tol yang sekarang sudah ada, seperti Tol Cikampek, Cirebon, Semarang dan Surabaya, sedangkan sisa ruas jalan tol yang akan dibangun adalah sepanjang 642,56 Km. (Antara)
