Cek Fakta
Sejak Oktober 2015 hingga saat ini pemerintah telah menggeluarkan sembilan paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia.
Menanggapi hak tersebut, Deputy Country Director ADB for Indonesia, Edimon Ginting menyambut baik adanya paket-paket kebijakan stimulus ekononi tersebut, terutama paket kebijakan ekonomi IX yang baru saja di luncurkan oleh pemerintah Rabu (27/1/2016).
Pasalnya, dengan adanya paket kebijakan tersebut telah memberikan kabar baik bagi pelaku industri di Indonesia khususnya di industri padat karya.
"Kebijakan Jilid IX ini sangat baik ya. Kalau dilihat pemerintah mau menggeser perekonomian nasional yang tadinya bergantung ke bahan mentah seperti karet, CPO ke manufaktur. Ini sangat baik sekali," kata Edimon saat ditenui di Hotel Crown, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2016).
Ia pun optomis, dengan adanya perubahan sektor-sektor yang menjadi tumpuan perekonomian nasional, kondisi perekonomian di Indonesia akan semakin lebih baik.
"Angka kemiskinan akan berkurang karena ada paket-paket ini dan akan ada sumber pertumbuhan ekonomi baru. TPi memang tidak instan, butuh waktu. Tapi ini akan terwujud," ungkapnya.
Ia pun mengatakan, beberapa paket yang telah diluncurkan pemerintah sebelumnya pun sudah mulai terlihat dampak positifnya. Seperti,nilai tukar rupiah yang menunjukkan perbaikan, banyaknya pabrik-pabrik tekstil, banyak investasi yang masuk.
"Ini bisa meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lainnya. Dan ini harus kita dukung terus dan dijalankan bersama-sama agar efek positifnya bisa dirasakan," kata Edimon.
Suara.com - Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam siaran pers Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (27/1/2016), paket kebijakan ekonomi jilid IX ini menyasar tiga sektor.
Pertama, sektor percepatan pemenuhan kebutuhan listrik rakyat. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan pendanaan bagi PT Perusahan Listrik Negara (PLN) baik dalam penyertaan modal negara, penerusan pinjaman pemerintah, penerbitan obligasi, pinjaman dari lembaga keuangan dan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas hasil revaluasi aset.
