Infografis
Suara.com - Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diharapkan bisa dibatalkan pengerjaannya, atau paling tidak ditunda pembangunannya. Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PKS, Refrizal saat diskusi publik bertajuk 'Dibalik Proyek Kereta Cepat' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).
Walaupun Presiden RI Joko Widodo telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (21/1/2016) kemarin, Refrizal tak masalahkan kalau pembanguannya dibatalkan atau setidaknya ditunda.
"Kalau tidak layak, dan semua orang teriak tidak layak yah nggak papa kalau untuk kepentingan bangsa bisa dianulir. Walaupun sudah di groundbreaking," ujarnya.
"Kan banyak kan, proyek di Indonesia baru peletakan batu pertama, tapi pembangunannya atau batu keduanya nggak tahu kapan. Saya belum yakin ini bisa jalan terus," sambung Refrizal.
Dikesempatan yang sama Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PPP Epyardi Asda juga tidak yakin pembangunan Kereta Cepat akan terlaksana dengan baik mengingat jarak tempuhnya hanya Jakarta-Bandung.
"Kita juga komisi V belum yakin bisa jalan. Kawan-kawan kami pemikirannya apakah Jakarta-Bandung sudah mendesak, walaupun ini duit BUMN," jelasnya.
Jika proyok ini dipaksakan berjalan dan nantinya gagal, maka pemerintah yang akan kena imbasnya terutaman BUMN. Rakyat pun kata Epyardi juga merasakan kerugiannya.
"Kalau itu menyangkut orang banyak, kalau rakyat Indonesia nggak setuju sangat mungkin dibatalkan," kata dia.
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan membentang sepanjang 142 kilometer. Presiden Jokowi sempat mengatakan pembangunan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, khususnya daerah Jakarta dan Bandung.
Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meresmikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan ditandai peletakan batu pertama (groundbreaking) di daerah Cikalong Wetan, Bandung Barat, Kamis (21/1/2016) pagi.
Rencananya, proyek ini dibangun sepanjang 142 kilometer. Proyek ini diperkirakan menelan dana investasi sebesar Rp70 triliun.
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.
