Infografis
Suara.com - Pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, mengungkapkan adanya banyak kejanggalan dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui, pembangunan proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/1/2016), di Cikalong Wetan, Bandung Barat.
Faisal menuding bahwa proyek yang menelan investasi sekitar Rp70 triliun dan disebut tidak menggunakan uang negara tersebut, mengandung unsur kepentingan pribadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang notabene menjadi penghubung antara Indonesia dan Cina soal investasi di sektor transportasi.
"Sebut saja, ada Rini Soemarno. Ini apa hubungannya? Bagaimana urus deal-nya dulu? Oke, kok bukan Pak Jonan? Kok yang ngurus kereta api malah nggak diajak? Kok yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?" kata Faisal, saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2016).
Lebih jauh, Faisal bahkan menilai penunjukan Cina sebagai investor dalam pembangunan kereta cepat ini berkaitan dengan pinjaman yang diberikan oleh China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia.
"Apa kaitannya dengan pinjaman yang dikasih ke Mandiri, BNI dan BRI yang masing-masing 1 miliar dolar AS? Ini hubungannya apa? Jadi, menurut saya, harus dibuka dan terang-benderang, supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya," tegasnya.
Meski Menteri BUMN mengklaim tak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek ini, namun Faisal menilai bahwa konsorsium tersebut akan tetap mengeluarkan kocek perusahaan negara yang diperoleh dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Jadi akal-akalan, pemerintahnya membiayai BUMN lewat PMN. Jadi, APBN juga (jatuhnya). Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak gini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," ungkapnya.
Faisal pun menilai, direstuinya proyek KA Cepat ini oleh Presiden Jokowi kemungkinan lantaran Jokowi sendiri tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait proyek ini. Maka, dia pun menyerukan kepada Rini Soemarno untuk dapat menjelaskan permasalahan ini secara gamblang.
"Presiden kita itu tidak bodoh. Dia (Jokowi) merestui proyek ini karena beliau itu kurang lengkap (informasinya) dan terkesan tidak ada masalah. Jadi harus dijelaskan secara gamblang ini," tegasnya.
