Infografis
Suara.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) masih mengharapkan sebagian divestasi saham PT Freeport Indonesia diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO).
"Kalau kami di Bursa berharap, Freeport Indonesia bisa melaksanakan IPO supaya masyarakat bisa memiliki sahamnya," ujar Direktur Pengembangan BEI Hosea Nicky Hogan di Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Menurut dia, pelaksanaan IPO PT Freeport Indonesia akan membawa pengaruh positif terhadap industri pasar modal di dalam negeri. Apalagi, jika harga komoditas dunia nantinya kembali membaik, maka kinerja Freeport Indonesia dapat ikut terdongkrak.
Kendati demikian, Hosea Nicky Hogan belum mau berandai-andai lebih jauh mengenai divestasi saham Freeport Indonesia di bursa domestik.
"Divestasi saham Freeport Indonesia masih proses pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan bahwa jika PT Freeport Indonesia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia secara otomatis akan mendorong nilai kapitalisasi pasar modal domestik meningkat.
"Kalau saya lihat datanya, harga saham yang ditawarkan ke pemerintah senilai 1,75 miliar dolar AS, artinya kapitalisasi pasarnya sebesar 17 miliar dolar AS (sekira Rp221 triliun, kurs Rp13.000). Namun, Bursa tidak bisa bilang kemurahan atau kemahalan," katanya.
Menurut dia, masih banyak perusahaan di Indonesia yang nilai kapitalisasi pasarnya masih lebih besar dari perusahaan asal Amerika Serikat itu. Per 19 Januari 2016, BEI mencatat nilai kapitalisasi pasar saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar Rp313 triliun, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp281 triliun.
"Tetapi menurut saya Freeport Indonesia itu bagus jika sahamnya tercatat di Indonesia," katanya.
Seperti diketahui, PT Freeport Indonesia pada 13 Januari 2016 telah melayangkan surat penawaran harga sahamnya kepada pemerintah 10,64 persen atau sekitar Rp23 triliun. Sejumlah masyarakat menilai harga tersebut terlalu mahal disaat kondisi induk perusahaannya Freeport McMoran sedang mengalami kondisi keuangan perusahaan yang buruk.
Kendati demikian, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan sebelumnya, BUMN siap membeli saham Freeport jika diberi kesempatan. Bahkan ia telah membuat konsorsium perusahaan pertambangan BUMN yang siap mengakuisisi saham Freeport tersebut.
Penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia sendiri merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014).
PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019. (Antara)
