Infografis
Ia sepakat dengan pemerintah yang melakukan evaluasi pada penerapan FTZ di Batam.
Namun, Gose meminta pemerintah tidak mencari kambing hitam atas kegagalan FTZ di Batam, melainkan mencari celah baru untuk mengembalikan kejayaan pulau itu.
"Kenapa tidak signifikan. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak dinamis. Sudah berapa kali Menko Perekonomian datang ke Batam untuk mencari tahu. Jangan mencari kambing hitam," kata dia.
Mengenai hubungan Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, menurut dia sejak awal memang sangat rentan.
Hubungan dua institusi itu empat sangat kompak di sekitar tahun 2007, saat keduanyanya dimediasi oleh DPRD Batam, kala dipimpin Soerya Respationo.
Namun, sayangnya hubungan itu tidak terjaga.
Sebelumnya,Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang juga Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto, meminta BP Kawasan dan Pemkot Batam saling berbagi peran dalam mengelola kota industri.
"Diharapkan BP Batam bisa bersinergi dan berbagi. Tinggal kamu peran apa, saya apa, itu yang paling penting," kata dia.
Ia mencontohkan pembagian peran pada pengelolaan izin reklamasi yang terkesan diperebutkan BP Kawasan dan Pemkot Batam. Seharusnya batas kewenangan yang tegas agar untuk menghindari perselisihan.
Dan yang paling penting, adalah kedua institusi itu mengutamakan kepentingan rakyat.
