Pembangunan Infrastruktur Ekonomi 2016 Telan Rp313,5 Triliun

Adhitya Himawan Suara.Com
Kamis, 14 Januari 2016 | 20:03 WIB
Pembangunan Infrastruktur Ekonomi 2016 Telan Rp313,5 Triliun
Pekerja menyelesaikan proyek jalan tol Tanjung Priok, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/7). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Jasa kontruksi menjadi lokomotif ekonomi nasional pada tahun 2016 karena tersedia dana pembangunan infrastruktur ekonomi sebesar Rp313,5 triliun untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, dan pembangkit listrik.

"Namun para pengusaha jasa kontruksi minta agar mereka bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kesiapan badan usaha dan tenaga kerja kontruksi nasional akan menjadi syarat wajib untuk dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri," kata Zainal Arifin, ketua umum Aspeknas (Asosiasi Pelaksana Kontruksi Nasional), dalam Rakernas Bersama empat asosiasi jasa kontruksi di Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Upaya penyempurnaan UU No 18 tentag Jasa Kontruksi perlu diberikan perhatian khusus dan serius sehingga harapan masyarakat jasa kontruksi agar iklim usaha industry kontruksi Indonesia menjadi semakin baik, tambah Zainal Arifin.

Ke empat asosiasi yang melakukan Rakernas bersama ialah Aspeknas, Gataki (Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Kontruksi Indonesia), HJKI (Himpunan Jasa Kontruksi Indonesia) dan Astekindo (Asosasi Tenaga Tehnik Konstruksi Indonesia (Astekindo).

"Proses sertifikasi tenaga ahli dan terampil sector kontruksi untuk dapat memenuhi kuantitas yang masih sangat kurang dan kualitas yang makin baik haruslah menjadi tugas bersama masyarakat jasa kontruksi, apalagi kita sudah menghadapi persaingan bebas dengan mulai berlakunya masyarakat ekonomi Asean (MEA)," kata Lucky Eqbal, ketua umum Astekindo yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut Eqbal, industry jasa kontruksi Indonesia tidak bisa lagi mempertahankan kebiasaan pengadaan jasa kontruksi dengan sistem arisan. Atau, munculnya kontraktor jadi-jadian. Tiap ada gubernur atau bupati baru muncullah kontraktor baru. Mereka cenderung melakukan KKN dalam pengadaan jasa kontruksi.

"Dalam menghadapi persaingan bebas. Mulai berlakunya MEA maka mau tidak mau, kualitas dan sertifikasi tenaga ahli jasa kontruksi harus benar-benar dilakukan. Pemerintah diharapkan juga melakukan pembinaan kepada para pengusaha kontruksi local. Jangan muncul gubernur atau bupati baru muncul juga kontraktor jadi-jadian," tegas Eqbal, ketua umum Astekindo.

Rakernas Bersama dan seminar sehari tersebut akan membahas mengenai peluang dan tantangan MEA bagi para pelaku jasa kontruksi Indonesia.

(Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI